alexametrics
29 C
Surakarta
Monday, 4 July 2022

Komisi I DPRD Sragen Semprot Panitia PAW Kades

SRAGEN – Proses pergantian antar waktu (PAW) kepala desa (kades) di sejumlah desa mendapat sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen. Dewan menilai ukuran perwakilan dan persyaratan harus berjalan seadil-adilnya. Sehingga tidak terjadi gejolak di warga.

Ketua Komisi I DPRD Sragen Tohar Ahmadi menyampaikan, pihaknya meminta panitia bekerja profesional untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat. Selain itu panitia diminta cermat dalam menjalankan aturan.

”Seharusnya diatur seprofesional mungkin, sebaik mungkin. Komponen desa yang melaksanakan diatur sebaik mungkin, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” terangnya, Selasa (21/6).

Dia menjelaskan, sebelumnya masyarakat memiliki hak pilih dan bisa menggunakan. Namun saat ini berdasarkan peraturan hanya keterwakilan. Sehingga jika keterwakilan yang memberikan suara harus diwakili tokoh seadil-adilnya. Demikian juga soal kepanitiaan untuk pengisian PAW kades. Dia menilai harus ada keterbukaan dalam pleno dan tahapan harus mengetahui pasti.

”Misalnya orang yang secara hukum boleh mengikuti, ya jangan sampai dihalangi. Pelaksana panitia PAW harus menjunjung tinggi aturan. Sekarang jika sesuai hukum atau aturan diperbolehkan, ya boleh,” terangnya.

Selain itu aturan harus dijabarkan dengan ketat dan jelas agar tidak terjadi multitafsir pemahaman aturan antara panitia dengan warga. Saat ini sesuai jadwal yakni memasuki tahapan pengumuman hasil penelitian berkas. Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sragen terdapat enam desa.

Pelamar Desa Girimargo, Kecamatan Miri ada empat bakal calon (balon); Desa Gentan Banaran Kecamatan Plupuh enam balon; Desa Jenggrik, Kecamatan Kedawung lima balon; Desa Glonggong, Kecamatan Gondang delapan balon; Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo enam balon; dan Desa Tegalombo, Kecamatan Kalijambe tiga balon.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen Suwandi menyampaikan soal hasil tahapan mengumuman hasil penelitian berkas belum disampaikan ke PMD pada Selasa siang. Sedangkan keberatan warga Singopadu soal balon yang pernah punya track record kasus pidana , pihaknya menyampaikan sesuai ketentuan normatif tidak dipermasalahkan.

”Kami berjalan sesuai aturan. Di Singopadu bisa lanjut. Penghitungan ketika melibihi dari calon tiga. Panitia desa punya SOP dalam rangka menentukan tiga orang yang menjadi calon. SOP sesuai perbup,” tandasnya. (din/adi/dam)

SRAGEN – Proses pergantian antar waktu (PAW) kepala desa (kades) di sejumlah desa mendapat sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen. Dewan menilai ukuran perwakilan dan persyaratan harus berjalan seadil-adilnya. Sehingga tidak terjadi gejolak di warga.

Ketua Komisi I DPRD Sragen Tohar Ahmadi menyampaikan, pihaknya meminta panitia bekerja profesional untuk mengantisipasi gejolak di masyarakat. Selain itu panitia diminta cermat dalam menjalankan aturan.

”Seharusnya diatur seprofesional mungkin, sebaik mungkin. Komponen desa yang melaksanakan diatur sebaik mungkin, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” terangnya, Selasa (21/6).

Dia menjelaskan, sebelumnya masyarakat memiliki hak pilih dan bisa menggunakan. Namun saat ini berdasarkan peraturan hanya keterwakilan. Sehingga jika keterwakilan yang memberikan suara harus diwakili tokoh seadil-adilnya. Demikian juga soal kepanitiaan untuk pengisian PAW kades. Dia menilai harus ada keterbukaan dalam pleno dan tahapan harus mengetahui pasti.

”Misalnya orang yang secara hukum boleh mengikuti, ya jangan sampai dihalangi. Pelaksana panitia PAW harus menjunjung tinggi aturan. Sekarang jika sesuai hukum atau aturan diperbolehkan, ya boleh,” terangnya.

Selain itu aturan harus dijabarkan dengan ketat dan jelas agar tidak terjadi multitafsir pemahaman aturan antara panitia dengan warga. Saat ini sesuai jadwal yakni memasuki tahapan pengumuman hasil penelitian berkas. Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sragen terdapat enam desa.

Pelamar Desa Girimargo, Kecamatan Miri ada empat bakal calon (balon); Desa Gentan Banaran Kecamatan Plupuh enam balon; Desa Jenggrik, Kecamatan Kedawung lima balon; Desa Glonggong, Kecamatan Gondang delapan balon; Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo enam balon; dan Desa Tegalombo, Kecamatan Kalijambe tiga balon.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen Suwandi menyampaikan soal hasil tahapan mengumuman hasil penelitian berkas belum disampaikan ke PMD pada Selasa siang. Sedangkan keberatan warga Singopadu soal balon yang pernah punya track record kasus pidana , pihaknya menyampaikan sesuai ketentuan normatif tidak dipermasalahkan.

”Kami berjalan sesuai aturan. Di Singopadu bisa lanjut. Penghitungan ketika melibihi dari calon tiga. Panitia desa punya SOP dalam rangka menentukan tiga orang yang menjadi calon. SOP sesuai perbup,” tandasnya. (din/adi/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/