alexametrics
26.3 C
Surakarta
Thursday, 9 December 2021

Mencuat Dugaan Pungli PTSL di Desa Kecik, Oknum Kades Jadi Sorotan

SRAGEN Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Kecik, Kecamatan Tanon bermasalah. Muncul dugaan adanya pungli dalam program penyertifikatan tanah senilai Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per bidang.

Sugiyanto, perwakilan warga menjelaskan, dalam PTSl 2020, Desa Kecik mendapatkan kuota sebanyak 170 bidang. Pihak kecamatan telah melakukan sossialisasi berlanjut dibentuk PTSL desa.

Dalam kesepakatan awal, biaya PTSL senilai Rp 600 ribu per bidang. Namun setelah keluar surat edaran bupati, biaya turun menjadi Rp 500 ribu per bidang.

Awal pandemi, PTSL ikut terimbas refocusing anggaran. Dari 170 bidang, tersisa 68 bidang yang dilanjutkan PTSL 2021, sedangkan penyertifikatan bidang lainnya sudah selesai dan diserahkan kepada pemohon.

Pertengahan 2020, Sugiyanto mendapat informasi dari Kades Kecik Sukidi bahwa kuota PTSL sudah habis. ”Waktu itu adik saya bertemu pak kades. Kemudian nyambung ke saya dan. Dari situ saya minta memo atau surat keterangan dari pak kades bahwa kuota PTSL di Desa Kecik sudah habis. Maksud saya dengan surat itu, saya datang ke BPN untuk mengklarifikasi keterangan dari kades,” bebernya, Jumat (22/10).

Namun Sukidi enggan memberikan surat keterangan bahwa kuota PTSL Desa Kecik habis. Sugiyanto lalu mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen dan mendapat informasi bahwa pada Juni 2021 program PTSL dilanjutkan.

”Saya datang (ke BPN Sragen) hari Jumat bulan Agustus. Ditemui pegawai yang mengurus PTSL 2020. Saya tanya dan dijawab bahwa PTSL berlanjut pada 2021. Kemudian hari Senin saya datang lagi dengan warga untuk memastikan. Di situ ditemui empat pegawai BPN dan dengan jelas menerangkan PTSL di Kecik masih berlanjut,” beber dia.

Sehari setelahnya, imbuh Sugiyanto, Sukidi bersikukuh bahwa kuota PTSL sudah habis. Namun setelah Sugiyanto menunjukkan bukti dari BPN Sragen berisi daftar nama-nama yang berpotensi mendapatkan sertifikat, kades Kecik berdalih baru tahu bahwa PTSL masih berlangsung.

Diterangkan Sugiyanto, kades Kecik rupanya mendatangi rumah warga dan menginformasikan PTSL bisa dilanjutkan namun lewat pengurusan secara reguler dengan biaya Rp 2,5 -3 juta per bidang.

”Kades jelas-jelas tidak jujur dengan warga. Memanfaatkan momentum program PTSL ini seolah-olah dijalankan reguler,” tegas dia.

Selain itu, Sugiyanto mendapatkan fakta bahwa kades Kecik belum menerbitkan surat keputusan (SK) untuk panitia PTSL, sehingga kinerja panitia sekadar formalitas. Di bawah kendali kades.

”Jadi apa-apa tergantung pak kades. Menurut saya terjadi malaadministrasi. Sebagian warga sudah bayar. Tetapi karena saya ungkap ke permukaan, akhirnya dikembalikan. Ada warga yang tidak mau (uangnya) dikembalikan. Uangnya lalu ditaruh di meja, ditinggal,” beber dia.

Kecurigaan lainnya adalah adanya surat pertanggungjawaban (SPJ) ganda. Pada SPJ pertama ada sejumlah uang yang diberikan untuk oknum pejabat. Namun pada SPJ lainnya, fee untuk oknum pejabat tak disertakan. Tapi untuk nominal item seperti patok dan konsumsi dinaikkan.

Terpisah, Kades Kecil Sukidi membantah tudingan tersebut. Menurutnya, di Desa Kecik terdapat 175 pemohon PTSL 2020. Sertifikat sebanyak 106 bidang rampung digarap. Sisanya, sebanyak 68 diproses pada 2021.

Hingga pertengahan 2021, belum ada informasi dari BPN Sragen terkait PTSL. ”Saat saya telepon BPN disampaikan bahwa kuota habis dan berkasnya dibawa pulang saja. Diambil daripada di sini ketelisut (terselip). Itu berkas saya ambil dan panitia saya beri tahu bahwa PTSL kuota habis dan saya bubarkan,” terang dia.

Ketika bertemu pemohon PTSL di kantor desa, Sukidi juga memberi informasi bahwa kuota PTSL habis. Tapi bisa diurus secara reguler dengan biaya yang beda. Banyak yang minta lanjut diurus secara reguler.

Sukidi lalu menghadap Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto. Dia minta tolong terkait sisa pengajuan PTSL untuk dibantu.

Setelah bertemu sekda, lanjut Sukidi, Desa Kecik mendapatkan kembali mendapatkan kuota PTSL dari BPN Sragen sebanyak 59 bidang. Padahal dirinya telanjur membubarkan panitia dan menginformasikan kepada pemohon terkait pengurusan sertifikat tanah secara reguler.

”Saya dinilai tidak jujur karena terlambat menginformasikan ke warga bahwa ada lagi kuota PTSL. Saya teledor, terlambat ngomong. Kesalahan saya tidak segera bilang. Setelah itu berkas saya bawa lagi ke BPN untuk dikoreksi. Dari 59 bidang, yang lolos 54 bidang,” beber Sukidi.

Bidang yang tak lolos seleksi antara lain tanah makam. Ada pula tanah sudah sertifikat, tapi muncul di pengajuan PTSL. Selain itu, ada yang tidak mengajukan permohonan, tapi nama warga bersangkutan malah muncul di data pemohon PTSL.

Terkait tudingan ada dua SPJ berbeda, Sukidi mengaku tidak mengetahuinya, sedangkan SK pembentukan panitia PTSL Desa Kecik pernah dibuat, namun berkasnya belum ditemukan.

Merespons masalah tersebut, Sekretaris Inspektorat Badrus Samsu Darusi telah membentuk tim untuk pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). ”Masih kami dalami,” terangnya.

Jika terbukti ada penyelewengan PTSL, kata Badrus, dapat dipidanakan. ”Kami lihat dulu. Apa sudah ada rapat, SK-nya, musyawarahnya. Semuanya harus dibuktikan dulu,” ucapnya.

Tim Inspektorat telah bertemu Kades Kecik Sudiki dan perangkat desa. Keterangan yang diperoleh baru secara lisan, belum mendalam.

Hasil penelusuran sementara, ada dua SPJ yang masuk. Temuan tersebut masih didalami dan diklarifikasi ke pihak bersangkutan. (din/wa/dam)

SRAGEN Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Kecik, Kecamatan Tanon bermasalah. Muncul dugaan adanya pungli dalam program penyertifikatan tanah senilai Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per bidang.

Sugiyanto, perwakilan warga menjelaskan, dalam PTSl 2020, Desa Kecik mendapatkan kuota sebanyak 170 bidang. Pihak kecamatan telah melakukan sossialisasi berlanjut dibentuk PTSL desa.

Dalam kesepakatan awal, biaya PTSL senilai Rp 600 ribu per bidang. Namun setelah keluar surat edaran bupati, biaya turun menjadi Rp 500 ribu per bidang.

Awal pandemi, PTSL ikut terimbas refocusing anggaran. Dari 170 bidang, tersisa 68 bidang yang dilanjutkan PTSL 2021, sedangkan penyertifikatan bidang lainnya sudah selesai dan diserahkan kepada pemohon.

Pertengahan 2020, Sugiyanto mendapat informasi dari Kades Kecik Sukidi bahwa kuota PTSL sudah habis. ”Waktu itu adik saya bertemu pak kades. Kemudian nyambung ke saya dan. Dari situ saya minta memo atau surat keterangan dari pak kades bahwa kuota PTSL di Desa Kecik sudah habis. Maksud saya dengan surat itu, saya datang ke BPN untuk mengklarifikasi keterangan dari kades,” bebernya, Jumat (22/10).

Namun Sukidi enggan memberikan surat keterangan bahwa kuota PTSL Desa Kecik habis. Sugiyanto lalu mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen dan mendapat informasi bahwa pada Juni 2021 program PTSL dilanjutkan.

”Saya datang (ke BPN Sragen) hari Jumat bulan Agustus. Ditemui pegawai yang mengurus PTSL 2020. Saya tanya dan dijawab bahwa PTSL berlanjut pada 2021. Kemudian hari Senin saya datang lagi dengan warga untuk memastikan. Di situ ditemui empat pegawai BPN dan dengan jelas menerangkan PTSL di Kecik masih berlanjut,” beber dia.

Sehari setelahnya, imbuh Sugiyanto, Sukidi bersikukuh bahwa kuota PTSL sudah habis. Namun setelah Sugiyanto menunjukkan bukti dari BPN Sragen berisi daftar nama-nama yang berpotensi mendapatkan sertifikat, kades Kecik berdalih baru tahu bahwa PTSL masih berlangsung.

Diterangkan Sugiyanto, kades Kecik rupanya mendatangi rumah warga dan menginformasikan PTSL bisa dilanjutkan namun lewat pengurusan secara reguler dengan biaya Rp 2,5 -3 juta per bidang.

”Kades jelas-jelas tidak jujur dengan warga. Memanfaatkan momentum program PTSL ini seolah-olah dijalankan reguler,” tegas dia.

Selain itu, Sugiyanto mendapatkan fakta bahwa kades Kecik belum menerbitkan surat keputusan (SK) untuk panitia PTSL, sehingga kinerja panitia sekadar formalitas. Di bawah kendali kades.

”Jadi apa-apa tergantung pak kades. Menurut saya terjadi malaadministrasi. Sebagian warga sudah bayar. Tetapi karena saya ungkap ke permukaan, akhirnya dikembalikan. Ada warga yang tidak mau (uangnya) dikembalikan. Uangnya lalu ditaruh di meja, ditinggal,” beber dia.

Kecurigaan lainnya adalah adanya surat pertanggungjawaban (SPJ) ganda. Pada SPJ pertama ada sejumlah uang yang diberikan untuk oknum pejabat. Namun pada SPJ lainnya, fee untuk oknum pejabat tak disertakan. Tapi untuk nominal item seperti patok dan konsumsi dinaikkan.

Terpisah, Kades Kecil Sukidi membantah tudingan tersebut. Menurutnya, di Desa Kecik terdapat 175 pemohon PTSL 2020. Sertifikat sebanyak 106 bidang rampung digarap. Sisanya, sebanyak 68 diproses pada 2021.

Hingga pertengahan 2021, belum ada informasi dari BPN Sragen terkait PTSL. ”Saat saya telepon BPN disampaikan bahwa kuota habis dan berkasnya dibawa pulang saja. Diambil daripada di sini ketelisut (terselip). Itu berkas saya ambil dan panitia saya beri tahu bahwa PTSL kuota habis dan saya bubarkan,” terang dia.

Ketika bertemu pemohon PTSL di kantor desa, Sukidi juga memberi informasi bahwa kuota PTSL habis. Tapi bisa diurus secara reguler dengan biaya yang beda. Banyak yang minta lanjut diurus secara reguler.

Sukidi lalu menghadap Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Tatag Prabawanto. Dia minta tolong terkait sisa pengajuan PTSL untuk dibantu.

Setelah bertemu sekda, lanjut Sukidi, Desa Kecik mendapatkan kembali mendapatkan kuota PTSL dari BPN Sragen sebanyak 59 bidang. Padahal dirinya telanjur membubarkan panitia dan menginformasikan kepada pemohon terkait pengurusan sertifikat tanah secara reguler.

”Saya dinilai tidak jujur karena terlambat menginformasikan ke warga bahwa ada lagi kuota PTSL. Saya teledor, terlambat ngomong. Kesalahan saya tidak segera bilang. Setelah itu berkas saya bawa lagi ke BPN untuk dikoreksi. Dari 59 bidang, yang lolos 54 bidang,” beber Sukidi.

Bidang yang tak lolos seleksi antara lain tanah makam. Ada pula tanah sudah sertifikat, tapi muncul di pengajuan PTSL. Selain itu, ada yang tidak mengajukan permohonan, tapi nama warga bersangkutan malah muncul di data pemohon PTSL.

Terkait tudingan ada dua SPJ berbeda, Sukidi mengaku tidak mengetahuinya, sedangkan SK pembentukan panitia PTSL Desa Kecik pernah dibuat, namun berkasnya belum ditemukan.

Merespons masalah tersebut, Sekretaris Inspektorat Badrus Samsu Darusi telah membentuk tim untuk pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). ”Masih kami dalami,” terangnya.

Jika terbukti ada penyelewengan PTSL, kata Badrus, dapat dipidanakan. ”Kami lihat dulu. Apa sudah ada rapat, SK-nya, musyawarahnya. Semuanya harus dibuktikan dulu,” ucapnya.

Tim Inspektorat telah bertemu Kades Kecik Sudiki dan perangkat desa. Keterangan yang diperoleh baru secara lisan, belum mendalam.

Hasil penelusuran sementara, ada dua SPJ yang masuk. Temuan tersebut masih didalami dan diklarifikasi ke pihak bersangkutan. (din/wa/dam)

Populer

Berita Terbaru