alexametrics
23.7 C
Surakarta
Tuesday, 24 May 2022

Menyikapi Lelang Tanah Bengkok, Praja Sragen Terbelah

SRAGEN Perkumpulan perangkat desa menyikapi polemik rencana lelang tanah bengkok di Kabupaten Sragen. Namun paguyuban perangkat desa (Praja) terbelah. Hampir setengahnya memilih tetap melelangkan tanah bengkok.

Pertemuan Praja Sragen tersebut digelar di Balai Desa Ketro, Kecamatan Tanon Selasa (25/1). Dalam pertemuan ini membahas nasib tanah bengkok yang sesuai ketentuan dari pemerintah kabupaten agar dilelangkan. Alhasil sebagian desa menginput tanah bengkoknya.

Dalam pertemuan itu, dari 196 desa yang ada di Kabupaten Sragen, terdapat 105 desa yang menolak. Namun sudah ada 91 desa yang input lelang tanah bengkok. Situasi tersebut membuat sebagian perangkat desa bereaksi keras.

Ketua Praja Sragen Sumanto menegaskan, pertemuan perangkat desa ini untuk menyatukan pikiran dan persepsi agar tidak terjadi perpecahan maupun perbedaan pandangan soal bengkok. Lantas para perangkat desa yang sudah Input data untuk dilelangkan mengandung konsekwensi besar.

”Ketika input lelang tanah jangan digarap dewe, nanti akan mengundang masalah,” ujar Manto, Selasa (25/1).

Pihaknya menyarankan agar input data lelang tersebut direvisi. Meskipun dirinya menegaskan tidak mengajak untuk mencabut.

”Kami harapkan yang terlanjur input untuk direvisi. Masih bisa direvisi kok. Tapi kami tidak mengajak, silahkan ya monggo keputusannya hak desa,” ujarnya.

Pertemuan ini, lanjutnya, bertujuan untuk menyamakan persepsi para perangkat desa. Karena yang 91 sudah input lelang sebelum pertemuan ini. Selain itu pihaknya juga menuturkan 105 desa yang tidak input juga tidak masalah.

Kades Gawan Sutrisno mengatakan, pihaknya lebih condong untuk mengikuti aturan pemerintah. Karena dengan dilakukan pelelangan tanah bengkok bisa meningkat pendapat asli desa ( PADes). Hanya saja yang perlu direvisi, agar para perangkat desa diperbolehkan mengikuti lelang. Kemudian juga meninjau ulang Biaya Operasional Pemerintahan ( BOP) diturunkan.

”Lantaran saat ini BOP 5 persen dinilai terlalu tinggi khususnya untuk bagian ke kecamatan sebesar 2 persen harus dikurangi. Teknisnya juga harus diperjelas,” ujar Sutrisno. (din/adi/dam)

SRAGEN Perkumpulan perangkat desa menyikapi polemik rencana lelang tanah bengkok di Kabupaten Sragen. Namun paguyuban perangkat desa (Praja) terbelah. Hampir setengahnya memilih tetap melelangkan tanah bengkok.

Pertemuan Praja Sragen tersebut digelar di Balai Desa Ketro, Kecamatan Tanon Selasa (25/1). Dalam pertemuan ini membahas nasib tanah bengkok yang sesuai ketentuan dari pemerintah kabupaten agar dilelangkan. Alhasil sebagian desa menginput tanah bengkoknya.

Dalam pertemuan itu, dari 196 desa yang ada di Kabupaten Sragen, terdapat 105 desa yang menolak. Namun sudah ada 91 desa yang input lelang tanah bengkok. Situasi tersebut membuat sebagian perangkat desa bereaksi keras.

Ketua Praja Sragen Sumanto menegaskan, pertemuan perangkat desa ini untuk menyatukan pikiran dan persepsi agar tidak terjadi perpecahan maupun perbedaan pandangan soal bengkok. Lantas para perangkat desa yang sudah Input data untuk dilelangkan mengandung konsekwensi besar.

”Ketika input lelang tanah jangan digarap dewe, nanti akan mengundang masalah,” ujar Manto, Selasa (25/1).

Pihaknya menyarankan agar input data lelang tersebut direvisi. Meskipun dirinya menegaskan tidak mengajak untuk mencabut.

”Kami harapkan yang terlanjur input untuk direvisi. Masih bisa direvisi kok. Tapi kami tidak mengajak, silahkan ya monggo keputusannya hak desa,” ujarnya.

Pertemuan ini, lanjutnya, bertujuan untuk menyamakan persepsi para perangkat desa. Karena yang 91 sudah input lelang sebelum pertemuan ini. Selain itu pihaknya juga menuturkan 105 desa yang tidak input juga tidak masalah.

Kades Gawan Sutrisno mengatakan, pihaknya lebih condong untuk mengikuti aturan pemerintah. Karena dengan dilakukan pelelangan tanah bengkok bisa meningkat pendapat asli desa ( PADes). Hanya saja yang perlu direvisi, agar para perangkat desa diperbolehkan mengikuti lelang. Kemudian juga meninjau ulang Biaya Operasional Pemerintahan ( BOP) diturunkan.

”Lantaran saat ini BOP 5 persen dinilai terlalu tinggi khususnya untuk bagian ke kecamatan sebesar 2 persen harus dikurangi. Teknisnya juga harus diperjelas,” ujar Sutrisno. (din/adi/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/