alexametrics
26.3 C
Surakarta
Thursday, 9 December 2021

BPN Sragen Bantah Ada Jatah Dana dari PTSL

SRAGEN – Sorotan terkait masalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kecik mendapat tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen. BPN tidak menutup kemungkinan Desa Kecik mendapat kuota susulan. Namun mereka menepis ada jatah dana PTSL untuk pegawai BPN.

Kepala BPN Kabupaten Sragen Arief Syaifullah menyampaikan, pada 2020 memang ada refokusing akibat pandemi. Kondisi tersebut mengakibatkan gejolak termasuk di Desa Kecik. Pada saat itu Desa Kecik dengan kuota 178, namun yang jadi sekitar 106 bidang. Karena itu ada sisa, kemudian sisa tersebut sedang dalam proses.

Kemudian sebagian sudah masuk peta bidang tanah (PDT) sejumlah 59 bidang. Sejumlah bidang tersebut diteruskan pada 2021 ini. Setelah diproses yang bisa masuk PDT sejumlah 54 bidang.

”Setelah dikaji, ada masalah seperti sudah bersertifikat, mengundurkan diri atau tanah makam,” jelasnya, kemarin (27/10).

Dia menjelaskan, ada sekitar 14 bidang tanah yang belum sama sekali belum diproses. ”Ada 14 mungkin sudah di ukur, tapi secara formal di kami belum muncul PDT,” terangnya.

Lantas menanggapi penjelasan Kepala Desa Kecik terkait kuota sebelumnya tidak mendapat namun selanjutnya menjadi mendapat kuota, Arief menjelaskan kemungkinan ada yang dialihkan dari desa lain. Karena awalnya jatah kuota hanya untuk 24 desa, berkembang menjadi 43 desa.

”Kemungkinan atau memang yang terjadi awalnya tidak ada sama sekali. Karena jatah kita 6.080 sertifikat. Namun dalam perjalanannya Desa Kecik siap dan ada kuota 54 bidang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, saat itu Desa Kecik memang belum belum dapat jatah kuota. Lantas jika kades menawarkan untuk disertifikatkan secara reguler juga tidak masalah bagi BPN. Tentu untuk biaya dan prosesnya berbeda dengan PTSL.

”Jadi mungkin kades terlanjur menyampaikan untuk dikerjakan secara reguler, tahu-tahu ada kuota PTSL, jadi ini masalah komunikasi kalau saya perhatikan,” jelasnya.

Soal biaya pensertifikatan tanah secara reguler juga tidak sama setiap bidang tanahnya. Tergantung jarak dari pusat kota, luas lahan, lokasi serta ada rumus untuk menghitung biaya. Setiap bidangnya tidak bisa disamakan nilainya. Sedangkan PTSL nilainya sama sesuai Peraturan Bupati (Perbup).

Selanjutnya terkait ada dua SPJ dari panitia PTSL desa, salah satunya biaya yang dihimpun digunakan untuk petugas BPN dibantah oleh Arief. Dia menegaskan tidak diperbolehkan menerima hal tersebut karena sudah didanai oleh pemerintah.

”Tidak ada dan tidak pernah menerima, Bahkan menurut aturan, jika ada sisa terserah warga digunakan untuk apa,” ungkapnya. (din/adi/dam)

SRAGEN – Sorotan terkait masalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kecik mendapat tanggapan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen. BPN tidak menutup kemungkinan Desa Kecik mendapat kuota susulan. Namun mereka menepis ada jatah dana PTSL untuk pegawai BPN.

Kepala BPN Kabupaten Sragen Arief Syaifullah menyampaikan, pada 2020 memang ada refokusing akibat pandemi. Kondisi tersebut mengakibatkan gejolak termasuk di Desa Kecik. Pada saat itu Desa Kecik dengan kuota 178, namun yang jadi sekitar 106 bidang. Karena itu ada sisa, kemudian sisa tersebut sedang dalam proses.

Kemudian sebagian sudah masuk peta bidang tanah (PDT) sejumlah 59 bidang. Sejumlah bidang tersebut diteruskan pada 2021 ini. Setelah diproses yang bisa masuk PDT sejumlah 54 bidang.

”Setelah dikaji, ada masalah seperti sudah bersertifikat, mengundurkan diri atau tanah makam,” jelasnya, kemarin (27/10).

Dia menjelaskan, ada sekitar 14 bidang tanah yang belum sama sekali belum diproses. ”Ada 14 mungkin sudah di ukur, tapi secara formal di kami belum muncul PDT,” terangnya.

Lantas menanggapi penjelasan Kepala Desa Kecik terkait kuota sebelumnya tidak mendapat namun selanjutnya menjadi mendapat kuota, Arief menjelaskan kemungkinan ada yang dialihkan dari desa lain. Karena awalnya jatah kuota hanya untuk 24 desa, berkembang menjadi 43 desa.

”Kemungkinan atau memang yang terjadi awalnya tidak ada sama sekali. Karena jatah kita 6.080 sertifikat. Namun dalam perjalanannya Desa Kecik siap dan ada kuota 54 bidang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, saat itu Desa Kecik memang belum belum dapat jatah kuota. Lantas jika kades menawarkan untuk disertifikatkan secara reguler juga tidak masalah bagi BPN. Tentu untuk biaya dan prosesnya berbeda dengan PTSL.

”Jadi mungkin kades terlanjur menyampaikan untuk dikerjakan secara reguler, tahu-tahu ada kuota PTSL, jadi ini masalah komunikasi kalau saya perhatikan,” jelasnya.

Soal biaya pensertifikatan tanah secara reguler juga tidak sama setiap bidang tanahnya. Tergantung jarak dari pusat kota, luas lahan, lokasi serta ada rumus untuk menghitung biaya. Setiap bidangnya tidak bisa disamakan nilainya. Sedangkan PTSL nilainya sama sesuai Peraturan Bupati (Perbup).

Selanjutnya terkait ada dua SPJ dari panitia PTSL desa, salah satunya biaya yang dihimpun digunakan untuk petugas BPN dibantah oleh Arief. Dia menegaskan tidak diperbolehkan menerima hal tersebut karena sudah didanai oleh pemerintah.

”Tidak ada dan tidak pernah menerima, Bahkan menurut aturan, jika ada sisa terserah warga digunakan untuk apa,” ungkapnya. (din/adi/dam)

Populer

Berita Terbaru