alexametrics
23.7 C
Surakarta
Tuesday, 24 May 2022

Kuasa Hukum: Tidak Ada Petunjuk BCB, Sebut Jebol Benteng karena Tak Sengaja

SUKOHARJO – Burhanudin yang menjebol tembok benteng bekas Keraton Kartasura bersikukuh tidak melakukan pelanggaran berupa merusak benda cagar budaya (BCB). Tanah di kawasan setempat juga telah dibelinya secara sah. Ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat.

Itu disampaikan Bambang Ary Wibowo, ketua tim kuasa hukum Burhanudin, Kamis (12/5). Menurut Bambang, pada Selasa (10/5), pihaknya telah memberikan keterangan di hadapan tim Kejaksaan Agung terkait duduk perkara pembongkaran tembok benteng.

“Proses klarifikasi selama 2 jam. Ada tujuh pertayaan. Intinya dua, terkait kepemilikan tanah, serta statusnya sebagai BCB,” ujarnya.

Dijelaskan Bambang, kliennya membeli lahan tersebut secara sah. Tanah yang beralamat di RT 02 RW 10, Kapyak Kulon, Desa/Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ini dibeli dari Lina Wiraswati.

“Klien kami membeli tanah tersebut sudah dalam bentuk SHM (sertifikat hak milik), bukan letter C. Disepakati harga tanah Rp 850 juta, bayar DP (down payment) Rp 100 juta. 7 April dibayar Rp 300 juta, sisanya disepakati Oktober 2022. Sekarang posisi sertifikat ada di tangan notaris. Belum ada akta jual beli karena belum lunas,” paparnya.

Bambang membantah kliennya berencana mendirikan indekos di atas lahan tersebut. Terkait status tanah sebelumnya, dia menyebut kliennya tidak mengetahui secara persis. Namun dari fotokopi salinan SHM tanah, lahan tersebut merupakan warisan tujuh orang, dan pada 2015 tanah tersebut dipecah atas nama Leni.

Burhanudin, lanjut Bambang, awalnya berniat membersihkan lahan yang dibelinya. “Pekarangan dalam kondisi tidak terurus. Berupa semak belukar serta ada pohon di atas tembok yang dipermasalahkan dan membahayakan pengguna jalan di sisi barat. Juga ada ular di pekarangan tersebut,” ungkapnya.

Mulai 18 April 2022, ekskavator masuk ke lokasi pekarangan yang menempel dengan tembok benteng. Selama tiga hari, Burhanudin disebut hanya membersihkan bagian tanah pekarangan.

“Tanggal 21 April 2022 sekitar jam 15.30, baru ekskavator merobohkan sebagian tembok di sisi barat. Proses robohnya tembok sangat mudah, dengan ditarik sedikit langsung roboh, karena tembok tersebut pernah dibuka atau dilubangi,” ujarnya.

Bambang menyebut kliennya tidak mengetahui tembok tersebut berstatus objek diduga cagar budaya (ODCB). Menurutnya, pemerintah tidak melakukan sosialisasi terkait keberadaan cagar budaya itu.

“Klien kami dan masyarakat tidak mengetahui dikarenakan tidak adanya papan pengumuman yang menjelaskan sebagai benda atau bangunan cagar budaya. Tidak pernah ada sosialisasi terkait cagar budaya sama sekali dari pemerintah kabupaten. Selain itu, lebar tembok masuk ke dalam batas tanah yang klien kami  beli berdasarkan patok yang ada,” bebernya.

Diakui Bambang, tembok bekas Keraton Kartasura memang layak ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Namun, dia beralasan kliennya melakukan kesalahan dalam kondisi tidak sengaja.

“Yang harus diperhatikan dalam pemidanaan adalah apakah terduga pelaku saat melakukan dalam posisi disengaja atau karena kelalaian,” ungkap dia.

Lebih lanjut diterangkan Bambang, peran pemerintah sangat besar dalam pelestarian cagar budaya, sehingga seharusnya Pemkab Sukoharjo melindungi cagar budaya dengan baik.

“Sementara fakta di lapangan justru menunjukkan berbeda, bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak menjalankan semua aturan terkait perlindungan cagar budaya dengan sebaik-baiknya. Tentu saja pengertian pemerintah di sini tidak hanya eksekutif saja, melainkan termasuk legislatif terkait dengan penganggaran perlindungan cagar budaya di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo,” paparnya.

Maka itu, Bambang menawarkan proses mediasi sebagai jalan tengah dari kasus tersebut. Terlebih saat ini penegakan hukum banyak diarahkan ke restorative justice. “Kami siap memperbaiki tembok seperti semula. Memakai bata dengan ukuran yang sama, dan lain-lain, jika tawaran mediasi kami disetujui. Kalau tidak, ya tidak usah,” tuturnya.

Proses mediasi itu ditawarkan karena Bambang menilai kliennya melakukan perusakan tanpa didasari niat merusak cagar budaya. Sebab, Burhanudin maupun warga sekitar tidak mengetahui status dari tembok tersebut.

“Yang perlu diperhatikan kan apakah tindakan tersebut disengaja atau tidak. Di sini tidak ada niat jahat dari klien saya untuk merusak cagar budaya. Karena di situ tidak ada penanda apapun. Warga sekitar pun tak ada yang tahu,” ucapnya.

Bambang menunjukkan bukti bahwa perusakan sudah terjadi sejak lama. Jika Burhanudin harus dipidana, maka orang-orang yang juga melakukan perusakan sebelumnya harus dipidana.

“Kita lihat di sisi selatan tembok itu, hanya 8 meter dari tembok roboh, sudah menjadi bangunan. Di sisi utaranya sudah menjadi jalan, padahal itu dulu pasti juga ada temboknya, sekarang ke mana? Kalau masalah ini dipidana, harusnya semuanya kena, jangan tebang pilih,” pungkasnya. (atn/wa/dam)

SUKOHARJO – Burhanudin yang menjebol tembok benteng bekas Keraton Kartasura bersikukuh tidak melakukan pelanggaran berupa merusak benda cagar budaya (BCB). Tanah di kawasan setempat juga telah dibelinya secara sah. Ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat.

Itu disampaikan Bambang Ary Wibowo, ketua tim kuasa hukum Burhanudin, Kamis (12/5). Menurut Bambang, pada Selasa (10/5), pihaknya telah memberikan keterangan di hadapan tim Kejaksaan Agung terkait duduk perkara pembongkaran tembok benteng.

“Proses klarifikasi selama 2 jam. Ada tujuh pertayaan. Intinya dua, terkait kepemilikan tanah, serta statusnya sebagai BCB,” ujarnya.

Dijelaskan Bambang, kliennya membeli lahan tersebut secara sah. Tanah yang beralamat di RT 02 RW 10, Kapyak Kulon, Desa/Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ini dibeli dari Lina Wiraswati.

“Klien kami membeli tanah tersebut sudah dalam bentuk SHM (sertifikat hak milik), bukan letter C. Disepakati harga tanah Rp 850 juta, bayar DP (down payment) Rp 100 juta. 7 April dibayar Rp 300 juta, sisanya disepakati Oktober 2022. Sekarang posisi sertifikat ada di tangan notaris. Belum ada akta jual beli karena belum lunas,” paparnya.

Bambang membantah kliennya berencana mendirikan indekos di atas lahan tersebut. Terkait status tanah sebelumnya, dia menyebut kliennya tidak mengetahui secara persis. Namun dari fotokopi salinan SHM tanah, lahan tersebut merupakan warisan tujuh orang, dan pada 2015 tanah tersebut dipecah atas nama Leni.

Burhanudin, lanjut Bambang, awalnya berniat membersihkan lahan yang dibelinya. “Pekarangan dalam kondisi tidak terurus. Berupa semak belukar serta ada pohon di atas tembok yang dipermasalahkan dan membahayakan pengguna jalan di sisi barat. Juga ada ular di pekarangan tersebut,” ungkapnya.

Mulai 18 April 2022, ekskavator masuk ke lokasi pekarangan yang menempel dengan tembok benteng. Selama tiga hari, Burhanudin disebut hanya membersihkan bagian tanah pekarangan.

“Tanggal 21 April 2022 sekitar jam 15.30, baru ekskavator merobohkan sebagian tembok di sisi barat. Proses robohnya tembok sangat mudah, dengan ditarik sedikit langsung roboh, karena tembok tersebut pernah dibuka atau dilubangi,” ujarnya.

Bambang menyebut kliennya tidak mengetahui tembok tersebut berstatus objek diduga cagar budaya (ODCB). Menurutnya, pemerintah tidak melakukan sosialisasi terkait keberadaan cagar budaya itu.

“Klien kami dan masyarakat tidak mengetahui dikarenakan tidak adanya papan pengumuman yang menjelaskan sebagai benda atau bangunan cagar budaya. Tidak pernah ada sosialisasi terkait cagar budaya sama sekali dari pemerintah kabupaten. Selain itu, lebar tembok masuk ke dalam batas tanah yang klien kami  beli berdasarkan patok yang ada,” bebernya.

Diakui Bambang, tembok bekas Keraton Kartasura memang layak ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Namun, dia beralasan kliennya melakukan kesalahan dalam kondisi tidak sengaja.

“Yang harus diperhatikan dalam pemidanaan adalah apakah terduga pelaku saat melakukan dalam posisi disengaja atau karena kelalaian,” ungkap dia.

Lebih lanjut diterangkan Bambang, peran pemerintah sangat besar dalam pelestarian cagar budaya, sehingga seharusnya Pemkab Sukoharjo melindungi cagar budaya dengan baik.

“Sementara fakta di lapangan justru menunjukkan berbeda, bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak menjalankan semua aturan terkait perlindungan cagar budaya dengan sebaik-baiknya. Tentu saja pengertian pemerintah di sini tidak hanya eksekutif saja, melainkan termasuk legislatif terkait dengan penganggaran perlindungan cagar budaya di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo,” paparnya.

Maka itu, Bambang menawarkan proses mediasi sebagai jalan tengah dari kasus tersebut. Terlebih saat ini penegakan hukum banyak diarahkan ke restorative justice. “Kami siap memperbaiki tembok seperti semula. Memakai bata dengan ukuran yang sama, dan lain-lain, jika tawaran mediasi kami disetujui. Kalau tidak, ya tidak usah,” tuturnya.

Proses mediasi itu ditawarkan karena Bambang menilai kliennya melakukan perusakan tanpa didasari niat merusak cagar budaya. Sebab, Burhanudin maupun warga sekitar tidak mengetahui status dari tembok tersebut.

“Yang perlu diperhatikan kan apakah tindakan tersebut disengaja atau tidak. Di sini tidak ada niat jahat dari klien saya untuk merusak cagar budaya. Karena di situ tidak ada penanda apapun. Warga sekitar pun tak ada yang tahu,” ucapnya.

Bambang menunjukkan bukti bahwa perusakan sudah terjadi sejak lama. Jika Burhanudin harus dipidana, maka orang-orang yang juga melakukan perusakan sebelumnya harus dipidana.

“Kita lihat di sisi selatan tembok itu, hanya 8 meter dari tembok roboh, sudah menjadi bangunan. Di sisi utaranya sudah menjadi jalan, padahal itu dulu pasti juga ada temboknya, sekarang ke mana? Kalau masalah ini dipidana, harusnya semuanya kena, jangan tebang pilih,” pungkasnya. (atn/wa/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/