alexametrics
21.5 C
Surakarta
Thursday, 30 June 2022

Jaga Validasi Daftar Pemilih Tetap

KPU Sukoharjo Gelar Audiensi dengan Unsur Pimpinan DPRD Sukoharjo

SUKOHARJO – Seiring dimulainya tahapan Pemilu 2024, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menggelar audiensi dengan unsur pimpinan DPRD Sukoharjo di ruang kerja ketua dewan, Selasa (21/6).

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda menjelaskan, tahapan Pemilu 2024 dimulai 14 Juni lalu. Salah satu hal penting dalam pemilu adalah daftar pemilih tetap (DPT) yang selalu di-update setiap bulan melalui rekapitulasi data pemilih berkelanjutan (DPB).

“Pemutakhiran DPB bertujuan memperbarui dan memelihara data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu berikutnya,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Eko Sapto Purnomo meminta penjelasan tentang persyaratan partai politik pascaterbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55 Tahun 2020.

Anggota KPU Sukoharjo Ita Efiyati menjelaskan, putusan MK membagi tiga kategori parpol, yakni partai politik peserta Pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold (PT), partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos PT, dan partai baru.

“Untuk parpol yang lolos PT dan punya wakil di DPR cukup melewati tahap verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual, sedangkan parpol yang tak lolos PT dan parpol baru wajib melewati dua tahapan verifikasi secara administrasi maupun faktual,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mendukung penuh tugas KPU Sukoharjo dan berjanji ada diskusi lanjutan sebagai persiapan parpol dalam Pemilu 2024. (kwl/wa/dam)

SUKOHARJO – Seiring dimulainya tahapan Pemilu 2024, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menggelar audiensi dengan unsur pimpinan DPRD Sukoharjo di ruang kerja ketua dewan, Selasa (21/6).

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda menjelaskan, tahapan Pemilu 2024 dimulai 14 Juni lalu. Salah satu hal penting dalam pemilu adalah daftar pemilih tetap (DPT) yang selalu di-update setiap bulan melalui rekapitulasi data pemilih berkelanjutan (DPB).

“Pemutakhiran DPB bertujuan memperbarui dan memelihara data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu berikutnya,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Eko Sapto Purnomo meminta penjelasan tentang persyaratan partai politik pascaterbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55 Tahun 2020.

Anggota KPU Sukoharjo Ita Efiyati menjelaskan, putusan MK membagi tiga kategori parpol, yakni partai politik peserta Pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold (PT), partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos PT, dan partai baru.

“Untuk parpol yang lolos PT dan punya wakil di DPR cukup melewati tahap verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual, sedangkan parpol yang tak lolos PT dan parpol baru wajib melewati dua tahapan verifikasi secara administrasi maupun faktual,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mendukung penuh tugas KPU Sukoharjo dan berjanji ada diskusi lanjutan sebagai persiapan parpol dalam Pemilu 2024. (kwl/wa/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/