alexametrics
32.3 C
Surakarta
Friday, 19 August 2022

Bahas Honorer Jadi PPPK, BKD Wonogiri: Anggaran Pemkab Sudah Banyak Tersedot

WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri bersiap merespons rencana pemerintah pusat yang menghapus posisi tenaga honorer sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Roformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam surat yang diterbitkan 31 Mei 2022 itu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta melakukan sejumlah hal. Di antaranya memetakan pegawai non-ASN di instansi masing-masing yang memenuhi syarat bisa diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK.

Selain itu, ada sejumlah petunjuk dari menteri PAN RB. Salah satunya dihapuskannya jenis kepegawaian selain ASN dan PPPK di lingkungan masing-masing instansi dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Masih dalam surat yang sama, jika instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain, di antaranya pengemudi, tenaga kebersihan, maupun satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing pihak ketiga. Tapi status mereka bukan tenaga honorer.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri Djoko Purwidyatmo mengatakan, telah menerima surat dari menteri PAN RB. Dalam waktu dekat, pemkab bakal membahas terkait hal tersebut. Termasuk pembahasan tenaga outsourcing pengganti honorer.

Terkait potensi direkrutnya honorer menjadi PPPK, Djoko menuturkan, hal itu juga masuk pembahasan. Sebab, banyak hal yang perlu diperhitungkan dalam pengangkatan PPPK.

“Secara teknis harus sesuai prosedur. Kami menunggu informasi ada tidaknya formasi dalam PPPK,” terangnya, Jumat (3/6).

Selain itu, perlu dipikirkan anggaran ketika ada formasi yang akan diisi. Sebab, anggaran pemkab cukup banyak tersedot dalam perekrutan PPPK sebelumnya. Diketahui, gaji untuk lebih dari 3 ribu orang mencapai Rp 175 miliar.

Bagaimana nasib honorer jika tidak tersedia formasinya dalam PPPK? Kepala BKD menuturkan, menunggu kebijakan Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Mengingat pihaknya sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Untuk jumlah tenaga honorer di lingkungan pemkab, Joko mengaku sedang melakukan inventarisasi ulang. Pihaknya tak menampik tenaga honorer masih dibutuhkan. (al/wa/dam)

WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri bersiap merespons rencana pemerintah pusat yang menghapus posisi tenaga honorer sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Roformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam surat yang diterbitkan 31 Mei 2022 itu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta melakukan sejumlah hal. Di antaranya memetakan pegawai non-ASN di instansi masing-masing yang memenuhi syarat bisa diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK.

Selain itu, ada sejumlah petunjuk dari menteri PAN RB. Salah satunya dihapuskannya jenis kepegawaian selain ASN dan PPPK di lingkungan masing-masing instansi dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Masih dalam surat yang sama, jika instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain, di antaranya pengemudi, tenaga kebersihan, maupun satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing pihak ketiga. Tapi status mereka bukan tenaga honorer.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri Djoko Purwidyatmo mengatakan, telah menerima surat dari menteri PAN RB. Dalam waktu dekat, pemkab bakal membahas terkait hal tersebut. Termasuk pembahasan tenaga outsourcing pengganti honorer.

Terkait potensi direkrutnya honorer menjadi PPPK, Djoko menuturkan, hal itu juga masuk pembahasan. Sebab, banyak hal yang perlu diperhitungkan dalam pengangkatan PPPK.

“Secara teknis harus sesuai prosedur. Kami menunggu informasi ada tidaknya formasi dalam PPPK,” terangnya, Jumat (3/6).

Selain itu, perlu dipikirkan anggaran ketika ada formasi yang akan diisi. Sebab, anggaran pemkab cukup banyak tersedot dalam perekrutan PPPK sebelumnya. Diketahui, gaji untuk lebih dari 3 ribu orang mencapai Rp 175 miliar.

Bagaimana nasib honorer jika tidak tersedia formasinya dalam PPPK? Kepala BKD menuturkan, menunggu kebijakan Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Mengingat pihaknya sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Untuk jumlah tenaga honorer di lingkungan pemkab, Joko mengaku sedang melakukan inventarisasi ulang. Pihaknya tak menampik tenaga honorer masih dibutuhkan. (al/wa/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/