alexametrics
23.7 C
Surakarta
Tuesday, 24 May 2022

Take Over Pinjaman 25 Warga

Tangkal Praktik Rentenir di Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno

WONOGIRI – Praktik bank plecit atau rentenir di kawasan pedesaan memang sangat meresahkan. Tak jarang banyak pasangan suami-istri (pasutri) yang bercerai, gara-gara terjerat hutang lintah darat. Nah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumberjo, Kecamatan Batuwarno, Wonogiri punya solusinya.

Program Penanggulangan Korban Plecit (P2KP) ini ditelurkan Kepala Desa (Kades) Sumberejo Tri Haryanto. Ide dari program ini, bermula pada 2017 silam. Ketika banyak warganya yang terjerat hutang kepada rentenir.

Mayoritas warga yang memiliki hutang adalah ibu rumah tangga. Dan biasanya, mereka berhutang tanpa sepengetahuan suami masing-masing. Inilah yang membuat rumah tangga mereka berantakan. Terlilit hutang dengan bunga selangit.

“Ada yang minggat, bahkan ada yang mau cerai juga saat itu. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai resah karena memiliki hutang di rentenir,” kata pria yang akrab disapa Triko ini, kemarin (13/5).

Tak ingin permasalahan berlarut, pemerintah desa (pemdes) setempat merasa perlu mengambil sikap. Maka dibuatlah program P2KP, untuk mengentaskan warga dari jeratan maupun ketergantungan kepada lintah darat. Digelontorkan anggaran Rp 140 juta untuk itu. Setelah hutang warga ke rentenir dilunasi, selanjutnya tinggal mengangsur ke BUMDes Sumber Arta Makmur. Di mana salah satu unitnya bergerak di bidang keuangan.

Ada perlakuan khusus bagi warga yang terjerat rentenir, untuk bisa menikmati program ini. Saat itu, pinjaman sekitar 25 warga yang terjebak rentenir langsung di-take over. Hutangnya bervariasi, ada yang Rp 5 juta, ada yang Rp 6 Juta per warga. Tidak ada yang lebih dari Rp 10 juta,” imbuhnya.

Mekanismenya, minimal tiga warga yang terjebak rentenir, dibuat menjadi satu kelompok. Setelah hutang di-take over, anggota kelompok itu diberi pinjaman tambahan untuk menjalankan usaha. Supaya bisa membayar hutang ke BUMDes.

Triko mencontohkan, warga A punya hutang dengan rentenir Rp 10 juta. Maka pinjaman yang diberikan sebesar Rp 12 juta. Nah, sisa Rp 2 juta itu yang digunakan untuk modal usaha.

“Memang tidak semuanya berhasil. Tapi sekarang 70 persen warga kami, kalau pinjam uang tidak lagi ke rentenir. Langsung ke BUMDes,” bebernya.

Triko menambahkan, memberangus praktik lintah darat tak semudah membalik telapak tangan. Kendati sudah ada program P2KP, masih ditemui warga yang nekat berhutang ke rentenir. Tapi, pemdes tak kurang akal. Sosialisasi gencar dilakukan, supaya warga “kapok” berhutang ke rentenir.

Ditanya kelancaran pembayaran angsuran ke BUMDes, Triko mengaku tidak semuanya. Masih ada beberapa yang belum melunasi pinjaman. Warga bersangkutan tetap ditagih, namun dengan cara persuasif.

Sementara itu, syarat pengajuan pinjaman di BUMDes tergolong mudah. Minimal harus ada tiga orang warga yang mendaftar untuk meminjam uang. Menyertakan identitas diri seperti KTP dan KK. Termasuk persetujuan dari suami, istri, atau kepala dusun (kadus) setempat.

Atas inovasi itu, Desa Sumberejo berhak atas juara 1 kategori desa, dalam penganugerahan Wonogiri Inovation Awards (WIA) 2020 lalu. “Program P2KP masih berjalan. Semoga seluruh warga bisa terhindar dari jeratang hutang bank plecit,” harapnya. (al/fer/dam)

WONOGIRI – Praktik bank plecit atau rentenir di kawasan pedesaan memang sangat meresahkan. Tak jarang banyak pasangan suami-istri (pasutri) yang bercerai, gara-gara terjerat hutang lintah darat. Nah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumberjo, Kecamatan Batuwarno, Wonogiri punya solusinya.

Program Penanggulangan Korban Plecit (P2KP) ini ditelurkan Kepala Desa (Kades) Sumberejo Tri Haryanto. Ide dari program ini, bermula pada 2017 silam. Ketika banyak warganya yang terjerat hutang kepada rentenir.

Mayoritas warga yang memiliki hutang adalah ibu rumah tangga. Dan biasanya, mereka berhutang tanpa sepengetahuan suami masing-masing. Inilah yang membuat rumah tangga mereka berantakan. Terlilit hutang dengan bunga selangit.

“Ada yang minggat, bahkan ada yang mau cerai juga saat itu. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai resah karena memiliki hutang di rentenir,” kata pria yang akrab disapa Triko ini, kemarin (13/5).

Tak ingin permasalahan berlarut, pemerintah desa (pemdes) setempat merasa perlu mengambil sikap. Maka dibuatlah program P2KP, untuk mengentaskan warga dari jeratan maupun ketergantungan kepada lintah darat. Digelontorkan anggaran Rp 140 juta untuk itu. Setelah hutang warga ke rentenir dilunasi, selanjutnya tinggal mengangsur ke BUMDes Sumber Arta Makmur. Di mana salah satu unitnya bergerak di bidang keuangan.

Ada perlakuan khusus bagi warga yang terjerat rentenir, untuk bisa menikmati program ini. Saat itu, pinjaman sekitar 25 warga yang terjebak rentenir langsung di-take over. Hutangnya bervariasi, ada yang Rp 5 juta, ada yang Rp 6 Juta per warga. Tidak ada yang lebih dari Rp 10 juta,” imbuhnya.

Mekanismenya, minimal tiga warga yang terjebak rentenir, dibuat menjadi satu kelompok. Setelah hutang di-take over, anggota kelompok itu diberi pinjaman tambahan untuk menjalankan usaha. Supaya bisa membayar hutang ke BUMDes.

Triko mencontohkan, warga A punya hutang dengan rentenir Rp 10 juta. Maka pinjaman yang diberikan sebesar Rp 12 juta. Nah, sisa Rp 2 juta itu yang digunakan untuk modal usaha.

“Memang tidak semuanya berhasil. Tapi sekarang 70 persen warga kami, kalau pinjam uang tidak lagi ke rentenir. Langsung ke BUMDes,” bebernya.

Triko menambahkan, memberangus praktik lintah darat tak semudah membalik telapak tangan. Kendati sudah ada program P2KP, masih ditemui warga yang nekat berhutang ke rentenir. Tapi, pemdes tak kurang akal. Sosialisasi gencar dilakukan, supaya warga “kapok” berhutang ke rentenir.

Ditanya kelancaran pembayaran angsuran ke BUMDes, Triko mengaku tidak semuanya. Masih ada beberapa yang belum melunasi pinjaman. Warga bersangkutan tetap ditagih, namun dengan cara persuasif.

Sementara itu, syarat pengajuan pinjaman di BUMDes tergolong mudah. Minimal harus ada tiga orang warga yang mendaftar untuk meminjam uang. Menyertakan identitas diri seperti KTP dan KK. Termasuk persetujuan dari suami, istri, atau kepala dusun (kadus) setempat.

Atas inovasi itu, Desa Sumberejo berhak atas juara 1 kategori desa, dalam penganugerahan Wonogiri Inovation Awards (WIA) 2020 lalu. “Program P2KP masih berjalan. Semoga seluruh warga bisa terhindar dari jeratang hutang bank plecit,” harapnya. (al/fer/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/