RADARSOLO.ID-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani baru-baru ini menyoroti dana penanganan stunting. Merespons hal tersebut, Pemkab Wonogiri memastikan penggunaan anggaran penanganan stunting senilai Rp 16 miliar telah sesuai nomenklatur.
Diketahui, Menkeu menyebut, anggaran pencegahan stunting yang langsung dirasakan manfaatnya oleh ibu hamil (bumil) dan bayi hanya senilai Rp 34 triliun. Padahal total alokasi anggaran Rp 77 triliun. Menkeu dibuat heran dengan adanya program penggantian pagar yang masuk dalam kategori penanganan stunting.
Terkait hal tersebut, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, ada anggaran penanganan stunting yang disalurkan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) senilai Rp 16 miliar.
“Untuk alat antropometri Rp 9 miliar, dan untuk PMT (pemberian makanan tambahan) Rp 7 miliar,” ujarnya, Rabu (15/3/2023).
Joko Sutopo memastikan, anggaran itu khusus untuk penanganan stunting. Alat antropometri di posyandu bakal diperbarui sesuai standar. “PMT-nya adalah upaya memberikan kontribusi agar asupan gizi baduta terpenuhi,” terang dia.
Dana senilai Rp 16 miliar itu, imbuh bupati, bisa dirasakan langsung manfaatnya. Pemkab Wonogiri tidak mungkin melakukan kegiatan yang di luar peruntukkan. “Kalau ada yang buat untuk pagar, menurut saya, jangan berspekulasi dong. Kalau ada yang seperti itu, ya diproses,” kata dia.
Bupati juga menyinggung adanya dua sistem aplikasi gizi yang berbeda, yakni elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPBGM) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan.
Dua aplikasi tersebut menggunakan instrumen dan metodologi yang berbeda, sehingga menghasilkan data berbeda pula. Kondisi tersebut membingungkan Pemkab Wonogiri.
Joko Sutopo meyebut, kasus stunting Wonogiri merujuk e-PPBGM sekira 10,07 persen, sedangkan mengacu SSGI tembus 18 persen. (al/wa)
