alexametrics
21.5 C
Surakarta
Thursday, 30 June 2022

Saking Bahagianya, Sulit Bangkit dari Tempat Duduk

Ratusan Guru Tidak Tetap di Wonogiri Diusulkan Menjadi PPPK

WONOGIRI – Suasana bahagia menyelimuti Gedung Sasono Mulyo, Selasa (21/6). Ratusan guru tidak tetap (GTT) terharu usai mendengar kabar bahwa mereka diusulkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan langsung Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Sontak, sejumlah GTT tak kuasa membendung air matanya. Salah seorang GTT kemudian memeluk Bupati saat acara masih berlangsung.

Anjar Wikanti, guru SDN 3 Tameng, Kecamatan Giriwoyo mengatakan, dirinya sudah mengabdi selama 16 tahun. “Tahun kemarin tidak lolos seleksi PPPK, dua kali tes. Sempat galau juga. Tapi Alhamdulillah sekarang rasanya senang sekali,” jelasnya usai acara.

Tidak kalah bahagianya Yeti Nur Latifah. Guru asal Kecamatan Giriwoyo itu sampai menangis. Dia baru enam tahun bekerja menjadi guru dan nyaris menyerah menjadi seorang pengajar.

“Setelah dengar kabar ini, semangatnya muncul lagi. Ingin berlanjut mencerdaskan anak-anak. Tadi saya merinding dapat kabar (GTT diusulkan jadi PPPK). Mau berdiri susah. Nggak sabar pulang ngasih tahu anak, suami, dan bapak utamanya. Ini semua berkat doa bapak,” papar dia.

Yeti tak mengetahui bakal mendapat kabar gembira saat menghadiri acara tersebut. Sebab awalnya hanya sarasehan GTT bersama bupati. Turut hadir Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono, anggota dewan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Mujoko, guru Seni Budaya di SMPN 4 Pracimantoro secara khusus berterima kasih kepada pemkab dan DPRD Wonogiri yang dinilainya telah memperjuangkan nasib GTT.

“Kemarin tidak lolos (seleksi) PPPK. Saat itu ada satu formasi di salah satu SMP di Eromoko dan diperebutkan lima orang. Ada yang punya serdik (sertifikat pendidik). Kami yang tidak punya serdik tidak bisa lolos,” tuturnya.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, diusulkannya GTT menjadi PPPK merupakan lanjutan program perekrutan Satu Juta Guru dari pemerintah pusat.

“Kami masih punya 623 formasi, dan stok kami masih ada 621 formasi. Kami usulkan semuanya ke pemerintah pusat untuk diakomodasi untuk menjadi ASN PPPK,” ucapnya.

Penggajian PPPK ditanggung pemkab dan dianggarkan Rp 175 miliar. Ratusan GTT itu tidak akan menjalani tes. Namun, ada observasi untuk memastikan domisili dan sebagainya.

“Nanti dicek tinggalnya di mana. Nanti bisa ditempatkan di formasi terdekat. Ada yang mengabdi sudah 17 tahun,” terang bupati.

Menurut Jekek, kewenangan mengangkat 621 GTT menjadi PPPK ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengakomodasi ketika ada petunjuk dari pusat terkait formasi yang perlu diusulkan atau tidak.

Pemkab Wonogiri memilih mengusulkannya demi memperjuangkan GTT. Konsekuensinya, butuh anggaran tidak sedikit dari APBD untuk penggajian.

“Apapun konsekuensinya, kami siap. Beliau-beliau sudah mengabdi, berkontribusi di dunia pendidikan, dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Atas hal itu kami apresiasi,” paparnya.

Setelah diangkat menjadi PPPK, Bupati mengingatkan adanya tanggung jawab yang lebih berat. Mereka dituntut makin optimal mempersiapkan generasi berkualitas.

“Dampingi anak-anak dengan hati. Berikan yang terbaik melalui metodologi pembelajaran. Tadi sudah kami sampaikan, itu yang menjadi tantangan beliau-beliau ke depan sebagai seorang profesional,” ungkap Joko Sutopo.

Ketua I Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTK) Wonogiri Danu Eko Saputro mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan unsur legislatif dan eksekutif terkait rekrutmen PPPK 2021.

Tercatat sebanyak 621 orang tidak lulus seleksi PPPK pada tahap pertama dan kedua. Sebenarnya, para GTT tersebut sedang menunggu tes di tahap ketiga. Tapi pada perkembangannya, perlu ada kebijakan untuk memperjuangkan GTT yang belum lulus seleksi. Hingga akhirnya Pemkab Wonogiri mengambil kebijakan sebanyak 621 orang GTT yang belum lolos PPPK diusulkan mengisi 623 formasi.

Pemkab lanjut Danu, sudah melakukan lobi-lobi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta komisi X DPR RI tentang keluhan di daerah.

“Sudah ada lobi yang dilakukan Pak Jekek (sapaan akrab Bupati Joko Sutopo) dan jajarannya. Sempat juga ke komisi X dan koordinasi bersama kementerian. Lalu ada rumusan dan terbit regulasi dari pemerintah dengan aturan baru yang mengatur rekrutmen PPPK,” urainya.

Dengan kebijakan pemkab, sebanyak 621 GTT yang belum lolos seleksi PPPK namun sudah lolos passing grade akan mendapatkan tempat. Sementara yang belum, akan menjalani observasi atau verifikasi faktual. “Ada keberpihakan Pemkab Wonogiri kepada teman-teman kami. Kami merasa selalu dirangkul Pemkab Wonogiri,” kata dia.

Menurut Danu, kebijakan yang diambil Pemkab Wonogiri berbeda dengan daerah lain. Sebab di Kota Sukses ada formasi PPPK yang masih bisa diisi GTT, dan para GTT telah menjalani tes sehingga tak perlu mengulang alurnya.

Dari upaya memperhatikan nasib GTT, FGTK menyematkan predikat bapak GTT kepada Bupati Joko Sutopo dan Ketua DPRD Wonogiri Sriyono. (al/wa/dam)

WONOGIRI – Suasana bahagia menyelimuti Gedung Sasono Mulyo, Selasa (21/6). Ratusan guru tidak tetap (GTT) terharu usai mendengar kabar bahwa mereka diusulkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan langsung Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Sontak, sejumlah GTT tak kuasa membendung air matanya. Salah seorang GTT kemudian memeluk Bupati saat acara masih berlangsung.

Anjar Wikanti, guru SDN 3 Tameng, Kecamatan Giriwoyo mengatakan, dirinya sudah mengabdi selama 16 tahun. “Tahun kemarin tidak lolos seleksi PPPK, dua kali tes. Sempat galau juga. Tapi Alhamdulillah sekarang rasanya senang sekali,” jelasnya usai acara.

Tidak kalah bahagianya Yeti Nur Latifah. Guru asal Kecamatan Giriwoyo itu sampai menangis. Dia baru enam tahun bekerja menjadi guru dan nyaris menyerah menjadi seorang pengajar.

“Setelah dengar kabar ini, semangatnya muncul lagi. Ingin berlanjut mencerdaskan anak-anak. Tadi saya merinding dapat kabar (GTT diusulkan jadi PPPK). Mau berdiri susah. Nggak sabar pulang ngasih tahu anak, suami, dan bapak utamanya. Ini semua berkat doa bapak,” papar dia.

Yeti tak mengetahui bakal mendapat kabar gembira saat menghadiri acara tersebut. Sebab awalnya hanya sarasehan GTT bersama bupati. Turut hadir Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono, anggota dewan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Mujoko, guru Seni Budaya di SMPN 4 Pracimantoro secara khusus berterima kasih kepada pemkab dan DPRD Wonogiri yang dinilainya telah memperjuangkan nasib GTT.

“Kemarin tidak lolos (seleksi) PPPK. Saat itu ada satu formasi di salah satu SMP di Eromoko dan diperebutkan lima orang. Ada yang punya serdik (sertifikat pendidik). Kami yang tidak punya serdik tidak bisa lolos,” tuturnya.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, diusulkannya GTT menjadi PPPK merupakan lanjutan program perekrutan Satu Juta Guru dari pemerintah pusat.

“Kami masih punya 623 formasi, dan stok kami masih ada 621 formasi. Kami usulkan semuanya ke pemerintah pusat untuk diakomodasi untuk menjadi ASN PPPK,” ucapnya.

Penggajian PPPK ditanggung pemkab dan dianggarkan Rp 175 miliar. Ratusan GTT itu tidak akan menjalani tes. Namun, ada observasi untuk memastikan domisili dan sebagainya.

“Nanti dicek tinggalnya di mana. Nanti bisa ditempatkan di formasi terdekat. Ada yang mengabdi sudah 17 tahun,” terang bupati.

Menurut Jekek, kewenangan mengangkat 621 GTT menjadi PPPK ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengakomodasi ketika ada petunjuk dari pusat terkait formasi yang perlu diusulkan atau tidak.

Pemkab Wonogiri memilih mengusulkannya demi memperjuangkan GTT. Konsekuensinya, butuh anggaran tidak sedikit dari APBD untuk penggajian.

“Apapun konsekuensinya, kami siap. Beliau-beliau sudah mengabdi, berkontribusi di dunia pendidikan, dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Atas hal itu kami apresiasi,” paparnya.

Setelah diangkat menjadi PPPK, Bupati mengingatkan adanya tanggung jawab yang lebih berat. Mereka dituntut makin optimal mempersiapkan generasi berkualitas.

“Dampingi anak-anak dengan hati. Berikan yang terbaik melalui metodologi pembelajaran. Tadi sudah kami sampaikan, itu yang menjadi tantangan beliau-beliau ke depan sebagai seorang profesional,” ungkap Joko Sutopo.

Ketua I Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTK) Wonogiri Danu Eko Saputro mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan unsur legislatif dan eksekutif terkait rekrutmen PPPK 2021.

Tercatat sebanyak 621 orang tidak lulus seleksi PPPK pada tahap pertama dan kedua. Sebenarnya, para GTT tersebut sedang menunggu tes di tahap ketiga. Tapi pada perkembangannya, perlu ada kebijakan untuk memperjuangkan GTT yang belum lulus seleksi. Hingga akhirnya Pemkab Wonogiri mengambil kebijakan sebanyak 621 orang GTT yang belum lolos PPPK diusulkan mengisi 623 formasi.

Pemkab lanjut Danu, sudah melakukan lobi-lobi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta komisi X DPR RI tentang keluhan di daerah.

“Sudah ada lobi yang dilakukan Pak Jekek (sapaan akrab Bupati Joko Sutopo) dan jajarannya. Sempat juga ke komisi X dan koordinasi bersama kementerian. Lalu ada rumusan dan terbit regulasi dari pemerintah dengan aturan baru yang mengatur rekrutmen PPPK,” urainya.

Dengan kebijakan pemkab, sebanyak 621 GTT yang belum lolos seleksi PPPK namun sudah lolos passing grade akan mendapatkan tempat. Sementara yang belum, akan menjalani observasi atau verifikasi faktual. “Ada keberpihakan Pemkab Wonogiri kepada teman-teman kami. Kami merasa selalu dirangkul Pemkab Wonogiri,” kata dia.

Menurut Danu, kebijakan yang diambil Pemkab Wonogiri berbeda dengan daerah lain. Sebab di Kota Sukses ada formasi PPPK yang masih bisa diisi GTT, dan para GTT telah menjalani tes sehingga tak perlu mengulang alurnya.

Dari upaya memperhatikan nasib GTT, FGTK menyematkan predikat bapak GTT kepada Bupati Joko Sutopo dan Ketua DPRD Wonogiri Sriyono. (al/wa/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/