alexametrics
21.5 C
Surakarta
Thursday, 30 June 2022

Kunjungan Staf Khusus Presiden dan Perwakilan Kemenko PMK di Wonogiri

Kerja Bareng Hapus Kemiskinan Ekstrem di Kota Sukses

WONOGIRI – Rombongan staf khusus presiden hingga perwakilan Kemenko PMK datang ke Wonogiri membahas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah, Rabu (22/6).

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022.

Hasil diskusi, Arif menilai bupati Wonogiri memiliki semangat yang sama dengan Presiden Joko Widodo bahwa percepatan kemiskinan ekstrem adalah salah satu prioritas dan segera dirampungkan pada 2024.

“Program-program yang sudah dan akan dilakukan banyak diperbincangkan. Itu menyangkut tiga hal,” jelasnya.

Tiga hal yang dimaksid Arif yakni, pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui program perlindungan sosial. Kedua, meningkatkan pendapatan dari rumah tangga yang tergolong kelompok miskin ekstrem. Dengan begitu, mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan dapat hidup layak. Ketiga, pengembangan atau perbaikan infrastruktur di wilayah kantong kemiskinan.

“Tiga program itu sepakat untuk dijalankan dengan gotong royong, bersinergi dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan melibatkan kelompok swasta serta masyarakat,” ungkapnya.

Menghapus kemiskinan ektrem harus menjadi komitmen bersama. Bukan hanya pemerintah. Tujuannya, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh elemen masyarakat.

Ditambahkan Arif, Wonogiri memiliki baseline kemiskinan ekstrem di 2020 yang relatif rendah dibandingkan angka nasional. Pada tahun itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di Kota Sukses sebesar 1,81 persen, sedanngkan tingkat nasional mendekati 4 persen.

“Kami melihat Wonogiri punya baseline yang bagus. Angka 1,81 persen itu kan ada usaha, kerja dan program yang dibangun,” kata dia.

Meski begitu, pada 2021, angka kemiskinan ektrem di Wonogiri meningkat menjadi 4,14 persen. Arif mengatakan, semua daerah mengalami hal serupa akibat pandemi. Angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, serta jumlah pengangguran tingkat nasional naik.

Apakah Wonogiri bisa menjadi percontohan nasional penanganan kemiskinan ektrem? Arif berharap itu bisa diwujudkan.

Sementara itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya didasari atas verifikasi data untuk mengetahui berapa angka pastinya. Berikutnya, diidentifikasi siapa saja yang masuk kelompok tersebut by name by address (BNBA).

“Dari BNBA kami klasifikasikan program apa yang bisa disiapkan untuk mengintervensi mereka yang masuk kemiskinan ektrem,” ungkapnya.

Program tersebut akan diusulkan kepada kementerian atau lembaga terkait. Jadi, tak hanya data yang disodorkan. Tapi juga improvisasi program.

Bupati mengusulkan kepada rombongan pemerintah pusat supaya ke depan ada komparasi data dan diharapkan daerah memiliki otoritas untuk melakukan validasi data.

Menurut Bupati, masyarakat perlu memahami maksud kemiskinan ekstrem, yakni ketika penghasilannya tak sampai Rp 360 ribu  per bulan atau Rp 12 ribu per hari.

Kemiskinan ektrem ada di semua daerah, sedangkan Wonogiri tak masuk daerah miskin ektrem di Jateng karena ada ambang batas tertentu.

Saat ini, pemkab melihat sebaran BNBA warga yang masuk miskin ektrem. Jika sudah terdeteksi, maka akan ada kolaborasi melakukan pengentasan.

“Deteksi secara umum sudah. Kami akan lakukan klasterisasi. Di situ, kami lihat profesinya apa kok bisa masuk miskin ekstrem,” tutur bupati.

Joko Sutopo mengusulkan kepada BPS untuk ikut menghitung aktivitas ekonomi dari perantau ke dalam indicator penilaian. Jadi tak hanya warga yang bekerja di Wonogiri yang masuk hitungan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Wonogiri Heru Utomo menambahkan, sejumlah upaya dilakukan pemkab menangani kemiskinan.

Langkah itu di antaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat. “Misalnya pendidikan gratis. Di dalamnya ada penyediaan seragam gratis dan penyelenggaraan pendidikan gratis berkualitas,” ucapnya.

Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan usaha ekonomi produktif (UEP) hingga pelatihan tenaga kerja. Termasuk mengembangkan serta menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.

“Pemkab menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Di antaranya sinergi perencanaan penanggulangan kemiskinan antara APBD dan APBDes,” jelas Heru. (al/wa/dam)

WONOGIRI – Rombongan staf khusus presiden hingga perwakilan Kemenko PMK datang ke Wonogiri membahas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sekaligus memastikan kesiapan pemerintah daerah, Rabu (22/6).

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022.

Hasil diskusi, Arif menilai bupati Wonogiri memiliki semangat yang sama dengan Presiden Joko Widodo bahwa percepatan kemiskinan ekstrem adalah salah satu prioritas dan segera dirampungkan pada 2024.

“Program-program yang sudah dan akan dilakukan banyak diperbincangkan. Itu menyangkut tiga hal,” jelasnya.

Tiga hal yang dimaksid Arif yakni, pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui program perlindungan sosial. Kedua, meningkatkan pendapatan dari rumah tangga yang tergolong kelompok miskin ekstrem. Dengan begitu, mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan dapat hidup layak. Ketiga, pengembangan atau perbaikan infrastruktur di wilayah kantong kemiskinan.

“Tiga program itu sepakat untuk dijalankan dengan gotong royong, bersinergi dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan melibatkan kelompok swasta serta masyarakat,” ungkapnya.

Menghapus kemiskinan ektrem harus menjadi komitmen bersama. Bukan hanya pemerintah. Tujuannya, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh elemen masyarakat.

Ditambahkan Arif, Wonogiri memiliki baseline kemiskinan ekstrem di 2020 yang relatif rendah dibandingkan angka nasional. Pada tahun itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di Kota Sukses sebesar 1,81 persen, sedanngkan tingkat nasional mendekati 4 persen.

“Kami melihat Wonogiri punya baseline yang bagus. Angka 1,81 persen itu kan ada usaha, kerja dan program yang dibangun,” kata dia.

Meski begitu, pada 2021, angka kemiskinan ektrem di Wonogiri meningkat menjadi 4,14 persen. Arif mengatakan, semua daerah mengalami hal serupa akibat pandemi. Angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem, serta jumlah pengangguran tingkat nasional naik.

Apakah Wonogiri bisa menjadi percontohan nasional penanganan kemiskinan ektrem? Arif berharap itu bisa diwujudkan.

Sementara itu, Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya didasari atas verifikasi data untuk mengetahui berapa angka pastinya. Berikutnya, diidentifikasi siapa saja yang masuk kelompok tersebut by name by address (BNBA).

“Dari BNBA kami klasifikasikan program apa yang bisa disiapkan untuk mengintervensi mereka yang masuk kemiskinan ektrem,” ungkapnya.

Program tersebut akan diusulkan kepada kementerian atau lembaga terkait. Jadi, tak hanya data yang disodorkan. Tapi juga improvisasi program.

Bupati mengusulkan kepada rombongan pemerintah pusat supaya ke depan ada komparasi data dan diharapkan daerah memiliki otoritas untuk melakukan validasi data.

Menurut Bupati, masyarakat perlu memahami maksud kemiskinan ekstrem, yakni ketika penghasilannya tak sampai Rp 360 ribu  per bulan atau Rp 12 ribu per hari.

Kemiskinan ektrem ada di semua daerah, sedangkan Wonogiri tak masuk daerah miskin ektrem di Jateng karena ada ambang batas tertentu.

Saat ini, pemkab melihat sebaran BNBA warga yang masuk miskin ektrem. Jika sudah terdeteksi, maka akan ada kolaborasi melakukan pengentasan.

“Deteksi secara umum sudah. Kami akan lakukan klasterisasi. Di situ, kami lihat profesinya apa kok bisa masuk miskin ekstrem,” tutur bupati.

Joko Sutopo mengusulkan kepada BPS untuk ikut menghitung aktivitas ekonomi dari perantau ke dalam indicator penilaian. Jadi tak hanya warga yang bekerja di Wonogiri yang masuk hitungan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Wonogiri Heru Utomo menambahkan, sejumlah upaya dilakukan pemkab menangani kemiskinan.

Langkah itu di antaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat. “Misalnya pendidikan gratis. Di dalamnya ada penyediaan seragam gratis dan penyelenggaraan pendidikan gratis berkualitas,” ucapnya.

Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat dengan usaha ekonomi produktif (UEP) hingga pelatihan tenaga kerja. Termasuk mengembangkan serta menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.

“Pemkab menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Di antaranya sinergi perencanaan penanggulangan kemiskinan antara APBD dan APBDes,” jelas Heru. (al/wa/dam)

Populer

Berita Terbaru

spot_img
/