WONOGIRI – Sepanjang 2021, rentetan program kerja telah dilakukan Pemkab Wonogiri. Di bawah kepemimpinan Bupati Wonogiri Joko Sutopo dan Wakil Bupati Setyo Sukarno, setidaknya terdapat tujuh program unggulan yang sudah dijalankan mewujudkan Wonogiri yang maju, mandiri dan sejahtera.
Di bidang pendidikan, program sekolah gratis dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi kembali digulirkan. Program sekolah gratis merupakan kolaborasi anggaran yang bersumber dari bantuan operasional sekolah (Bos) APBN dan APBD Kabupaten Wonogiri yang diberikan kepada seluruh masyarakat dengan berprinsip berkeadilan dan tanpa diskriminasi sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat.
Sementara itu, program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi ditujukan mencetak generasi muda Wonogiri yang berpendidikan tinggi berbasis ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi, sehingga mampu membangun wonogiri yang lebih maju. Program ini sudah digulirkan sejak 2016.
Tahun ini ada 615 mahasiswa berprestasi mendapatkan beasiswa uang tunai masing-masing Rp 12 juta. Total anggaran yang digunakan mencapai Rp 7,5 miliar.
“Penerima program beasiswa ini harus bertanggung jawab dengan program yang sudah diterima,” terang Bupati Joko Sutopo.
Tanggung jawab yang dimaksud adalah mahasiswa penerima beasiswa harus memberikan kontribusi bagi Kota Sukses. Demi membangun Wonogiri menjadi lebih baik lagi.
Dalam jangka pendek, mahasiswa penerima beasiswa harus bisa membaur di tengah masyarakat dan mengamalkan Tri Dharma Mahasiswa, dimana salah satunya adalah pengabdian masyarakat, sedangkan jangka panjangnya, penerima beasiswa diharapkan bisa mengingat bahwa kesuksesan yang didapatnya kelak tak luput dari perhatian Pemkab Wonogiri.
“Jadi nanti mereka harus bisa membangun Wonogiri menjadi wilayah yang lebih baik lagi,” pesan bupati.
Selain di bidang pendidikan, bidang kesehatan turut menjadi perhatian Pemkab Wonogiri. Program kesehatan gratis di 2021 tetap dilanjutkan. Program kesehatan gratis dimaksudkan mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat Wonogiri melalui percepatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi.
Peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat puskesmas hingga rumah sakit daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan warga Kabupaten Wonogiri, per 1 Oktober 2018, Pemkab Wonogiri membebaskan tarif retribusi pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas se-Kabupaten Wonogiri bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Pembebasan retribusi ini didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Kabupaten Wonogiri yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan. Perbup itu masih berlaku hingga saat ini.
Bupati Joko Sutopo dan Wakil Bupati Setyo Sukarno juga fokus melakukan reformasi birokrasi yang dinamis berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Selain itu, juga membangun sistem layanan yang terintegrasi.
“Reformasi birokrasi lima tahun ke depan diharapkan terfokus pada pelayanan publik yang cepat, murah, dan terjangkau,” terang Bupati.
Dengan begitu, lahir manajemen pemerintahan efektif dan efisien, kelembagaan yang mampu menjawab perkembangan zaman, dan manajemen sumber daya aparatur unggul menuju Wonogiri sebagai Kabupaten Digital.
Tidak hanya itu, pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu program unggulan Pemkab Wonogiri. Percepatan penanganan kemiskinan dilakukan berbasis organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung sebagai satuan tugas.
Masalah penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Karena itu, untuk mempercepat penanganan kemiskinan, OPD mempunyai tanggung jawab berdasarkan pembagian wilayah per desa/kelurahan secara aktif dalam pengelolaan data, perumusan masalah, dan perumusan kebijakan.
Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) terutama bagi rumah tangga miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan memberikan bantuan stimulan perbaikan RTLH, perbaikan sanitasi/jamban, dan penerangan listrik bagi rumah tangga miskin dengan berkolaborasi bersama pemerintah desa serta dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat.
Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan, berdasarkan hasil pendataan verifikasi dan validasi (verval) data RTLH di 2019, jumlah RTLH di Wonogiri sebanyak 25.002 unit. Rinciannya 10.744 RTLH rusak berat, 13.742 unit RTLH rusak sedang, dan 516 unit RTLH rusak ringan.
“Dengan semangat kebersamaan yang terwujud dalam intervensi penanganan RTLH oleh pemerintah dan unsur pendukung, serta pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat, secara bertahap, jumlah RTLH dapat diturunkan,” beber Setyo Sukarno.
Buktinya, pada 2019-2021, tercatat sebanyak 10.860 unit RTLH yang ditangani dengan biaya dari berbagai sumber mulai dari APBN, APBD Provinsi Jateng, APBD Kabupaten Wonogiri, DID, dana alokasi khusus, dana desa hingga CSR.
Yang tidak kalah penting, Pemkab Wonogiri juga memperhatikan pembangunan sarana prasarana pasar tradisional agrobisnis, kemudahan akses permodalan bagi UMKM, penguatan BUMDES, dan pelatihan Iptek dan inovasi bagi pengusaha pemula.
Program unggulan Rame Pasare Agrobisnis menjadi bertujuan memberikan wadah pagi para petani dan nelayan untuk memasarkan hasil pertanian, perkebunan, dan hasil tangkapan nelayan. Lima tahun ke depan Pemkab Wonogiri memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM dari APBD maupun perbankan.
Program pemberdayaan dan penguatan BUMDES bertujuan meningkatkan perekonomian desa melalui program Inovasi Desa dan peningkatan peran serta lembaga keuangan milik desa.
Program yang juga menjadi unggulan bupati dan wakil bupati dalam lima tahun ke depan adalah menumbuhkan pengusaha pemula baru yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi pemuda, pelaku usaha pemula, fasilitasi aspek legalitas (perizinan, merek, standarisasi), modal, peralatan, dan jaringan pemasaran, serta mendorong kebijakan pemanfaatan Iptek dan inovasi.
Program unggulan Pemkab Wonogiri selanjutnya adalah mewujudkan kemudahan berinvestasi dengan pelayanan cepat, mudah, dan terintegrasi. Program ini memberikan kemudahan dan percepatan proses perizinan untuk menumbuhkan kawasan industri di wilayah selatan melalui akses jalan lintas selatan.
Kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan wilayah selatan dalam rangka mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan membuka akses baru di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul sebagai penyangga Kawasan Strategis Nasional Jogjakarta dan Borobudur di Provinsi Jawa Tengah.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Wonogiri juga berhasil melaksanakan program akselerasi pencapaian target. Akselerasi itu didukung oleh tiga program inovasi, di antaranya Imapres Mitra DPMPTSP, OPD Mitra DPMPTSP dan Mitra Desa.
DPMPTSP sukses melakukan program akselerasi pencapaian target nilai investasi. Target nilai investasi di tahun kedua (2022) sebesar Rp 400 miliar bisa direalisasikan di tahun pertama (2021). Di triwulan ketiga 2021, nilai investasi tembus Rp 406, 3 miliar, sedangkan target nilai investasi di 2021 adalah Rp 265 miliar.
Sementara itu, pada 2026 ditargetkan nilai investasi sebesar Rp 1,2 triliun. Pertumbuhan nilai investasi menjadi barometer optimisme sektor usaha di masa pandemi Covid-19.
Program unggulan Pemkab Wonogiri berikutnya adalah membangun sistem pertanian modern berbasis sumber daya manusia yang unggul dengan memanfaatkan Iptek dan inovasi.
Pembangunan pertanian Wonogiri yang maju dalam lima tahun ke depan dimulai dengan menyiapkan SDM bidang pertanian yang unggul dengan menerapkan Iptek dan inovasi. Langkah selanjutnya adalah membangun sarana prasarana pertanian yang mantap. Meliputi jaringan irigasi yang terhubung dari sumber air baku. Terdiri dari waduk, embung, sungai dan air bawah tangah dengan area persawahan dan perkebunan.
Dibarengi pengembangan konsep pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir melibatkan masyarakat pertanian, yakni pembangunan jalan usaha tani, meningkatkan peran gabungan kelompok tani (gapoktan) dan meningkatkan peran Komisi Irigasi (Komir).
Membangun sektor pertanian terintegrasi berbasis unggulan lima tahun ke depan menjadikan peran pemerintah daerah sangat vital penting dalam rangka menyediakan permodalan, alat pertanian modern, dan mencarikan pemasaran dengan internal masyarakat Wonogiri maupun pihak swasta.
Untuk mendukung pengembangan pertanian, Pemkab Wonogiri juga telah membuat delapan unit dam parit, pembangunan jalan usaha tani di sepuluh titik, dan lumbung pangan di satu lokasi. Termasuk membagikan alat penunjang pertanian. Antara lain traktor tangan, pompa air dengan tenaga mesin diesel, dan sebagainya.
Program strategis Kabupaten Wonogiri di 2021 dengan sumber dana DID, bankeu, DAK dan APBD juga menyasar pengerjaan proyek fisik. Totalnya 108 kegiatan fisik, di antaranya kegiatan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM), pembangunan sarana air bersih, kegiatan swakelola masyarakat bidang sanitasi, pembangunan dan peningkatan saluran drainase pemeliharaan berkala jalan
Selanjutnya sub kegiatan pembangunan embung dan penampung air lainnya, sub kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, dan sub kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, dan pembangunan jalan.
Bidang Bina Marga DPU Wonogiri selama satu tahun ini memiliki total 32 paket pekerjaan. Mulai dari pembangunan jalan dan pemeliharaan berkala jalan dengan total pengerjaan 135.131 meter. Total anggaran untuk puluhan paket itu senilai Rp 169, 5 miliar bersumber dari DAK, APBD, dan banprov. (al/wa)
