alexametrics
27.1 C
Surakarta
Monday, 25 October 2021

Saldo Awal Rekening Dana Kampanye Harjo Rp 100 Ribu, Josss Rp 1 Juta

WONOGIRI – Dua pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Wonogiri sudah membuat laporan awal dana kampanye (LADK). Saldo awal mereka tak sampai Rp 2 juta.

Paslon nomor urut 1 Hartanto-Joko Purnomo (Harjo) memiliki saldo awal di rekening khusus dana kampanye (RKDK) senilai Rp 100 ribu. Sedangkan paslon nomor urut 2 Joko Sutopo-Setyo Sukarno (Josss) senilai Rp 1 juta.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri Toto Sihsetyo Adi mengatakan, RKDK tersebut mencatat seluruh transaksi keuangan untuk kegiatan kampanye masing-masing paslon. Mereka juga akan membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).

“Paslon diwajibkan membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang akan diaudit kantor akuntan publik (KAP) independen,” ujar Toto, kemarin (29/9).

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Wonogiri Pradika Harsanto menambahkan, batas maksimal dana kampanye disepakati sekitar Rp 40 miliar.

“Batas maksimal Rp 39.984.888.500. Per paslon maksimal itu (pengeluaran dana kampanye). Di bawah nominal tersebut tidak masalah. Pokoknya pengeluaran maksimal dana kampanye sebesar itu,” bebernya.

Pembatasan lainnya adalah sumbangan yang diterima paslon dari perseorangan maupun badan usaha di luar pemerintah. Untuk sumbangan dana kampanye didapat dari badan usaha di luar pemerintah maksimal Rp 750 juta, sedangkan sumbangan perseorangan maksimal Rp 75 juta. (al/wa/ria)

WONOGIRI – Dua pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Wonogiri sudah membuat laporan awal dana kampanye (LADK). Saldo awal mereka tak sampai Rp 2 juta.

Paslon nomor urut 1 Hartanto-Joko Purnomo (Harjo) memiliki saldo awal di rekening khusus dana kampanye (RKDK) senilai Rp 100 ribu. Sedangkan paslon nomor urut 2 Joko Sutopo-Setyo Sukarno (Josss) senilai Rp 1 juta.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri Toto Sihsetyo Adi mengatakan, RKDK tersebut mencatat seluruh transaksi keuangan untuk kegiatan kampanye masing-masing paslon. Mereka juga akan membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).

“Paslon diwajibkan membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang akan diaudit kantor akuntan publik (KAP) independen,” ujar Toto, kemarin (29/9).

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Wonogiri Pradika Harsanto menambahkan, batas maksimal dana kampanye disepakati sekitar Rp 40 miliar.

“Batas maksimal Rp 39.984.888.500. Per paslon maksimal itu (pengeluaran dana kampanye). Di bawah nominal tersebut tidak masalah. Pokoknya pengeluaran maksimal dana kampanye sebesar itu,” bebernya.

Pembatasan lainnya adalah sumbangan yang diterima paslon dari perseorangan maupun badan usaha di luar pemerintah. Untuk sumbangan dana kampanye didapat dari badan usaha di luar pemerintah maksimal Rp 750 juta, sedangkan sumbangan perseorangan maksimal Rp 75 juta. (al/wa/ria)

Populer

Berita Terbaru