Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanpa Arsip, Tak Bisa Perbarui Dokumen

P
Photo
Photo
ADANYA surat kendaraan yang diteributkan pemerintahan Hindia belanda membutikan kala itu sudah banyak kendaraan, baik roda empat maupun roda dua yang masuk ke Indonesia.

Demikian diungkapkan Kasatlantas Polresta Surakarta Kompol Busroni. “Kemudian oleh pemerintahan kala itu agar tertib, harus ada surat yang menbedakan antara satu kendaran dengan lainnya. Ini milik siapa, asal usulnya dari mana. Ya sama fungsinya dengan STNK dan BPKB zaman sekarang. Cuma bentuknya saja yang berbeda. Kalau dulu hanya selembar kertas saja,” urainya.

Baru pada sekitar 1960 Polri mulai melakukan sosialisasi perubahan surat kendaraan dari terbitan Hindia Belanda. Namun, saat itu wujud STNK masih secarik kertas. “Orang dulu ngomonge (menyebutnya) girik. Karena bentuknya cuma selembar kertas yang ukurannya kecil,” ucapnya.

Format STNK kembali berubah pada 1968 dan kembali direvisi pada 1992. Terbaru, format STNK dan BPKB diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22/2009 yang bentuknya digunakan sampai sekarang.

“Kami terus melakukan pembenahan. Mungkin awal-awal dulu STNK hanya berisi asal muasal kendaraan. Tapi format per 2009 pada STNK juga sudah tertera pajaknya,” kata Busroni mewakili Kapolresta Surakrata Kombes Pol Andy Rifai.

Soal keluhan kolektor motor lawas yang merasa pengurusan pembaruan dokumen kendaraan rumit, Buroni mengatakan, jika surat-surat aslinya lengkap, maka pengubahan BPKB dan STNK lama ke bentuk baru akan cepat.

“Kami bukannya tidak mau mempermudah, namun memang seperti itu (regulasinya). Mengingat BPKB dan STNK merupakan surat resmi, jadi harus jelas asal usulnya,” ucapnya.

Terkait arsip yang kadang sudah tidak ada di samsat, menurut kasatlantas bisa disebabkan memang tidak diurus oleh pemilik lama. Mengingat kala itu proses pengurusan dilakukan di masing-masing polwil.

“Mungkin karena alasan jauh (menuju polwil), mereka tidak mengurus. Jadi otomatis arsipnya tidak ada di kami. Jadi mohon maaf, kalau tidak ada arsipnya, STNK maupun BPKB tidak bisa diterbitkan,” tuturnya.

“Yang jelas, kita tidak membeda-bedakan. Asalkan sumbernya jelas, suratnya lengkap, kemudian arsip juga sudah teregistrasi, maka pasti akan kita lakukan perubahan,” imbuh Busroni. (atn/wa)

Advertisement
Advertisement
Editor : Perdana Bayu Saputra

Artikel Terkait

KIP Jateng Telusuri Arsip Ijazah Jokowi di Depo Arsip Solo, Ini Hasilnya

KIP Jateng Telusuri Arsip Ijazah Jokowi di Depo Arsip Solo, Ini Hasilnya

KIP Jateng memeriksa Depo Arsip Kota Solo untuk menguji keberadaan dokumen ijazah Joko Widodo yang digunakan saat pencalonan Wali Kota Solo pada Pilkada 2005.

Cara Airell Luthfan-Naufal Sa’ad Hidupkan Sejarah Kolonial lewat Klaten Lampau

Cara Airell Luthfan-Naufal Sa’ad Hidupkan Sejarah Kolonial lewat Klaten Lampau

Dua pemuda lulusan ilmu sejarah menggagas komunitas Klaten Lampau. Kemas sejarah masa kolonial dan kemerdekaan lewat konsep walking tour yang diminati anak muda.

Bupati Sragen Akui Deg-Degan setiap Terima Dokumen dari Inspektorat, Ini Alasannya

Bupati Sragen Akui Deg-Degan setiap Terima Dokumen dari Inspektorat, Ini Alasannya

Bupati Sragen secara terbuka mengaku kerap merasa "deg-degan" setiap kali menerima dokumen khusus berlabel rahasia dari Inspektorat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer