Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rini Triningsih, Tak Pernah Mimpi Jadi Jaksa

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Rini Triningsih
Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo Rini Triningsih

RADARSOLO.COM - Tak pernah sedikitpun terbersit di benak Rini Triningsih ketika masa sekolah bercita-cita menjadi jaksa. Perempuan kelahiran Klaten, 16 Agustus 1972 ini lahir dari seorang ayah purnawirawan kepolisian dan ibu seorang guru. Mengenyam pendidikan dari jenjang SD hingga SMA di tanah kelahirannya.


Advertisement

"Setelah lulus SMA, saya kuliah di UNS melalui jalur penelusuran bibit unggul daerah. Saya awalnya memilih jurusan adminstrasi negara (AN) karena  mau jadi pegawai negeri. Tapi, kata orang-orang di AN saingannya banyak. Akhirnya pilih hukum. Kata orang-orang juga banyak lulusan hukum yang menganggur. Tapi tidak apa-apa lah, saya pilih itu. Akhirnya diterima," kata Rini.

Rini menyelesaikan studinya di UNS tidak sampai 4 tahun. Setelah lulus, dia membaca ada pengumuman rekrutmen pegawai di kejaksaan. Akhirnya doa mendaftar dan diterima.

"Awalnya saya di Kejari Sragen. Kemudian, melanjutkan studi strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta, lulus dua tahun," katanya.

Advertisement

Saat studi di UGM, Rini kemudian melanjutkan karir di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 1999-2001. Kemudian di Kejari Jogja sebagai jaksa fungsional (2001-2009), lalu kembali lagi ke Kejati DIY sebagai jaksa fungsional (2009-2011).

"Lalu, mencoba seleksi menjadi jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhirnya berhasil sebagai jaksa fungsional (2011-2019)," katanya.

Sepak terjang Rini di KPK tidak bisa dianggap remeh. Saat menjadi bagian tim jaksa KPK,  Rini sempat menangani beberapa kasus besar. Di antaranya kasus suap impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dan rekannya Ahmad Fathanah pada 2013. Kasus suap mantan Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan, Budi Antoni bersama istri pada 2015. Bahkan, kasus sengketa Pilkada TPPU yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada 2018. Setelah itu, giliran mantan Gubernur Jambi Zumi Zola pada 2018. Semua kasus ini sudah inkrah.

Advertisement

"Setelah bertugas di KPK delapan tahun, kemudian pindah ke Kejati Bali pada periode 2019-2020. Lalu, bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hilir, Riau pada 2020 sampai 2022. Dan saat ini bertugas sebagai Kajari Sukoharjo saat ini," kata Rini. (kwl/bun)

Advertisement

Artikel Terkait

Tanamkan Antikorupsi lewat Komik, KPK Gandeng ISI Solo

Tanamkan Antikorupsi lewat Komik, KPK Gandeng ISI Solo

Wakil Rektor Bidang Akademik ISI Solo Muhammad Arif Jati Purnomo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan hukum. 

Cegah Korupsi Sejak Perencanaan, Pemprov Jateng Gandeng KPK, BPK, dan BPKP Perkuat Pengawasan Terintegrasi

Cegah Korupsi Sejak Perencanaan, Pemprov Jateng Gandeng KPK, BPK, dan BPKP Perkuat Pengawasan Terintegrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemprov Jateng tercatat menyentuh angka 97,58 dengan predikat A, Indeks Integritas berada di level 82,85 (predikat A), serta skor capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK m

KPK Geledah Kantor DPU-PR dan DLH Klaten, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

KPK Geledah Kantor DPU-PR dan DLH Klaten, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

KPK menggeledah kantor DPU-PR dan DLH Klaten pada 28–29 Oktober 2026 untuk mendalami perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer