Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
118 Karyawan Di-PHK, Ribuan Dirumahkan, Mayoritas dari Pabrik Garmen
P
Penulis: Perdana Bayu Saputra❯

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdagnakerkop dan UMKM Karanganyar Martadi menjelaskan, data tersebut masuk siang kemarin (15/4). Pihaknya terus melakukan penghimpunan data para karyawan yang di-PHK maupun dirumahkan. Selanjutnya, mereka diusulkan ke kementrian pusat agar memperoleh kartu prakerja.
”Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dari hari ke hari. Kami juga sudah berusaha agar karyawan yang terdampak bisa mendaftar dan ikut serta mendapatkan kartu tersebut,” jelas Martadi, kemarin.
Dia menjelaskan, mayoritas karyawan yang dirumahkan bekerja di perusahaan garmen. Tercatat ada lima perusahaan garmen besar yang terpaksa merumahkan ribuan karyawannya. Ada pula perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia (TKI) yang membatalkan pengiriman ke luar negeri.
”Jumlah perusahaan yang melaporkan juga semakin bertambah. Dari yang semulanya enam menjadi 13 perusahaan. Kami masih menerima data itu sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. 118 PHK yang datang sendiri ke posko membawa syaratnya seperti fotokopi identitas diri dan surat keterangan PHK dari instansi kerja,” jelasnya.
Meski banyak yang mengajukan kartu prakerja, namun belum tentu semua kebagian. Seleksi pekerja ada di tangan pemerintah pusat. Setelah keluar hasilnya, mereka diberikan opsi pelatihan sesuai minat.
”Ada opsi pelatihannya, jadi pelatihannya apa dan di mana, semua kriteria ada di situ. Setelah itu, kami salurkan sesuai minat mereka. Masa aktif kartu prakerja ada 4 bulan. Selama pelatihan, mereka diberikan subsisi,” ucapnya.
Pemegang kartu prakerja akan mengikuti pelatihan dan mendapat intensif bulanan. Namun besarannya berapa dan teknis pelatihannya seperti apa, pihaknya mengaku belum mengetahui.
Data pengangguran di Kabupaten Karanganyar imbas wabah korona ini sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam program kartu prakerja, sasarannya tidak hanya karyawan yang dirumahkan maupun di-PHK. Namun, pengangguran yang berada di Karanganyar.
”Sampai saat ini tidak ada kuota khusus kartu prakerja untuk Kabupaten Karanganyar. Kami hanya mengikuti kebijakan pemrov Jateng. Yang diakomodasi itu korban Covid-19 yang kehilangan pekerjaan, dan pengangguran,” tuturnya. (ryn/adi/ria)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



