Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Beri Kelonggaran Hotel & Resto, Telat Bayar Pajak Tak Didenda

P
Salah satu hotel di kawasan wisata Tawangmangu.
Salah satu hotel di kawasan wisata Tawangmangu.
KARANGANYAR – Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak dan retribusi tahun ini. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berencana menerbitkan peraturan bupati (perbup) untuk memberikan kelonggaran bagi pengusaha hotel, restoran, dan rumah makan dalam membayar pajak tahunan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato mengungkapkan, pelaku usaha hotel, restoran, dan rumah makan dibebaskan dari denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak tahunan. Kebijakan ini untuk memaksimalkan PAD di tengah lesunya ekonomi karena wabah Covid-19.

”Wajib pajak yang sudah jatuh tempo pembayaran, nantinya tidak akan dikenakan denda atau sanksi apapun. Ini bentuk perhatian pemerintah kepada pelaku usaha wisata agar tidak terlalu terdampak pandemi Covid-19. Karena kami menyadari setelah wabah ini, bisnis bidang tersebut lesu,” kata Kurniadi, kemarin.

Mantan kepala Satpol PP Karanganyar ini menambahkan, perbup tersebut sifatnya mengedukasi para pelaku usaha. Dia berharap wajib pajak memanfaatkan kebijakan ini untuk tertib membayar. Bukan justru mengabaikan kewajibannya karena kelonggaran tersebut.

”Kalaupun mereka belum terpasang typing box, maka kami akan hitung dari jumlah omzetnya selama satu tahun,” imbuhnya.

Hasil penghitungan dan estimsi, PAD mengalami pengurangan hingga Rp 16 miliar. Itu terjadi sejak pandemi Covid-19 tahun ini. Mengingat sektor pariwisata juga terdampak pandemi setelah ditutup beberapa bulan terakhir.

”Penghitungan itu dari estimasi kami selama setahun ini. Tahun lalu PAD dari sektor restoran, hotel, dan rumah makan di Karanganyar bisa mencapai Rp 360 miliar selama setahun,” ujar Kurniadi.

Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karangnyar menyambut positif kelonggaran pajak tersebut. Penasihat PHRI Karanganyar Karwadi mengaku, pihaknya sudah jauh-jauh hari mengajukan permohonan keringanan pajak atau retribusi jasa perhotelan di masa pandemi korona. Kebijakan itu sangat membantu para pelaku usaha. Mengingat, omzet setelah pandemi menurun drastis.

”Sebenarnya kami juga mengharapkan untuk pengurangan pajaknya. Karena selama pandemi kemarin hampir tiga bulan tidak ada pengunjung dan pemasukan sama sekali. Paling tidak, pajak yang dulunya dibayarkan 100 persen ada potongan 30 persen,” ungkap pria yang juga anggota DPRD Karanganyar itu. (rud/adi/ria)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Sempat Buron, Calo Pegawai BKD Karanganyar Akhirnya Ditangkap terkait Kasus Penipuan

Sempat Buron, Calo Pegawai BKD Karanganyar Akhirnya Ditangkap terkait Kasus Penipuan

Polisi kembali menangkap kawanan pelaku penipuan bermodus calo pegawai BKD Karanganyar. Pelaku seorang mantan THL DPRD Karanganyar.

Pedas! Dokter Tirta Sindir Sikap Rakyat yang Mati-Matian Membela Pejabat

Pedas! Dokter Tirta Sindir Sikap Rakyat yang Mati-Matian Membela Pejabat

dr. Tirta menyindir masyarakat yang berlebihan membela pejabat dan mengingatkan pentingnya peran rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Windah Basudara Kritik Wacana Pajak Tukang Cukur dan Tukang Pijat, Singgung Pekerja Harian

Windah Basudara Kritik Wacana Pajak Tukang Cukur dan Tukang Pijat, Singgung Pekerja Harian

buatkan deskripsi singkat Windah Basudara menyoroti wacana pajak jasa tukang cukur dan tukang pijat yang dinilai perlu mempertimbangkan kondisi pekerja harian.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer