Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pemkab Beri Kelonggaran Hotel & Resto, Telat Bayar Pajak Tak Didenda
P
Penulis: Perdana Bayu Saputra❯

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato mengungkapkan, pelaku usaha hotel, restoran, dan rumah makan dibebaskan dari denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak tahunan. Kebijakan ini untuk memaksimalkan PAD di tengah lesunya ekonomi karena wabah Covid-19.
”Wajib pajak yang sudah jatuh tempo pembayaran, nantinya tidak akan dikenakan denda atau sanksi apapun. Ini bentuk perhatian pemerintah kepada pelaku usaha wisata agar tidak terlalu terdampak pandemi Covid-19. Karena kami menyadari setelah wabah ini, bisnis bidang tersebut lesu,” kata Kurniadi, kemarin.
Mantan kepala Satpol PP Karanganyar ini menambahkan, perbup tersebut sifatnya mengedukasi para pelaku usaha. Dia berharap wajib pajak memanfaatkan kebijakan ini untuk tertib membayar. Bukan justru mengabaikan kewajibannya karena kelonggaran tersebut.
”Kalaupun mereka belum terpasang typing box, maka kami akan hitung dari jumlah omzetnya selama satu tahun,” imbuhnya.
Hasil penghitungan dan estimsi, PAD mengalami pengurangan hingga Rp 16 miliar. Itu terjadi sejak pandemi Covid-19 tahun ini. Mengingat sektor pariwisata juga terdampak pandemi setelah ditutup beberapa bulan terakhir.
”Penghitungan itu dari estimasi kami selama setahun ini. Tahun lalu PAD dari sektor restoran, hotel, dan rumah makan di Karanganyar bisa mencapai Rp 360 miliar selama setahun,” ujar Kurniadi.
Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karangnyar menyambut positif kelonggaran pajak tersebut. Penasihat PHRI Karanganyar Karwadi mengaku, pihaknya sudah jauh-jauh hari mengajukan permohonan keringanan pajak atau retribusi jasa perhotelan di masa pandemi korona. Kebijakan itu sangat membantu para pelaku usaha. Mengingat, omzet setelah pandemi menurun drastis.
”Sebenarnya kami juga mengharapkan untuk pengurangan pajaknya. Karena selama pandemi kemarin hampir tiga bulan tidak ada pengunjung dan pemasukan sama sekali. Paling tidak, pajak yang dulunya dibayarkan 100 persen ada potongan 30 persen,” ungkap pria yang juga anggota DPRD Karanganyar itu. (rud/adi/ria)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



