Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
UMK Karanganyar Tertinggi, Bupati: Ada Rumusnya, Keputusan di Gubernur
P
Penulis: Perdana Bayu Saputra❯

Terkait hal itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono menegaskan, kenaikan UMK sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi yang telah melakukan penghitungan sebelumnya.
”Yang memutuskan kan Pak Gubernur. Tidak baik kalau saya membuat kebijakan sendiri, tugas saya hanya mengusulkan. Toh dari dulu, dalam rapat di dewan pengupahan antara serikat pekerja dan Apindo juga tidak pernah ada kesepakatan,” tegas bupati.
Orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Karanganyar tersebut mengklaim dalam usulan yang disampaikan ke gubernur tersebut, Karanganyar akan tetap tertinggi. Hal itu karena rumusan yang sebelumnya telah dihitung oleh serikat dan Apindo, tetap akan menghasilkan angka kenaikan.
”Bicara normal tidak ada pandemi, dengan indek macem-macem itu, serikat dan Apindo menghitungnya sudah di luar kepala. Mereka tahu kebutuhannya nanti berapa. Karena ada rumusnya, dan itu selalu digunakan,” ucap bupati.
Ditanya terkait surat edaran (SE) dari Kementrian Tenaga Kerja tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19, bupati mengaku, hal tersebut tidak akan bisa mengubah keputusan dari gubernur yang mengumumkan UMK di masing-masing kabupaten/kota.
”Pemerintah provinsi tentunya juga sudah punya hitungannya. Kalaupun mau untuk dilakukan revisi, ya silakan untuk bisa ke gubernur. Kemarin saya juga fasilitasi, untuk bisa bertemu dengan Pak Gubernur, kalau teman-teman Apindo mau bertemu. Setelah keluar UMK, itu sudah di luar kewenangan saya,” tegas bupati.
Sebagai informasi, UMK Karanganyar pada 2021 mendatang naik 3,27 persen dari sebelumnya Rp 1.989.000. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/62 tahun 2020 tentang UMK di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Sebelumnya, Ketua Apindo Karanganyar Edy Dharmawan mengatakan, usulan kenaikan sebesar 3,27 persen dirasa memberatkan para pengusaha, khususnya perusahaan padat karya. Lantaran perusahaan tersebut menyerap tenaga kerja paling banyak. Tak hanya itu, situasi pandemi juga berdampak pada sistem upah bagi tenaga kerja dan nilai produksi dari perusahaan tersebut.
”Kenaikan UMK berisiko terhadap keberlangsungan para perkerja. Bukan tidak mungkin berdampak terhadap investasi yang masuk ke Karanganyar,” tandasnya. (rud/adi/ria)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



