Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Bupati Karanganyar: Perkerjakan Kembali Karyawan yang Dirumahkan!
P
Penulis: Perdana Bayu Saputra❯

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar Juliyatmono mengharapkan perusahaan memperkerjakan kembali karyawannya yang sempat dirumahkan selama pandemi Covid-19. Pasalnya, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sudah dilonggarkan. Terlebih, pengawasan pasien Covid-19 ditangani tingkat desa.
Bupati mengungkapkan, perusahaan harus bisa melakukan komunikasi, baik dengan serikat pekerja atau karyawan. Hal itu untuk mengurangi perselisihan antara serikat pekerja dan perusahaan.
”Tolong jangan ada lagi perselisihan antar pekerja dengan manajemen perusahaan. Berikan karyawan itu pemikiran yang baik, karena karyawan merupakan bagian dari perusahaan,” terang bupati saat sosialisasi penerapan peraturan UUD Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industri Kabupaten Karanganyar 2021.
Bupati menambahkan, penanganan Covid-19 berada di tingkat RT dan RW. Maka, perusahaan yang sebelumnya telah merumahkan pekerjanya diharapkan segera bangkit dan kembali mempekerjakan kembali karyawannya.
”Silakan perusahaan membuka kembali dan memberikan kesempatan bagi karyawan,” tegasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja, Koperasi dan UMK (Disdagnaker) Kabupaten Karanganyar, Martadi melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial Hendro Prayitno mengklaim, perselisihan hubungan industri di Kabupaten Karanganyar tidak terlalu signifikan.
Pada 2020 lalu, ada 74 kasus hubungan industrial. Sebanyak 14 kasus di antaranya dilakukan dengan proses perjanjian bersama, 22 kasus secara anjuran, dan 11 kasus masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang.
”Tahun lalu ada 69 orang yang di-PHK, 239 orang dirumahkan. Salah satunya memang akibat pandemi dan permasalahan di masing-masing perusahaan,” terang Hendro .
Sedangkan pada 2021 ini, pihaknya telah menerima aduan dari empat perusahan. Saat ini, aduan tersebut akan dilakukan mediasi.
”Dari empat perusahan tersebut, ada sekitar 148 orang yang nasibnya terancam. Dan kami akan melakukan penjadwalan untuk mediasinya,” tandas Hendro. (rud/adi/ria)
(rs/rud/per/JPR)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



