Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

34,62 Persen Pasutri di Karanganyar Nikah Siri

P
SINERGI: Penandatanganan MoU antara pemkab dengan pengadilan agama terkait penertiban akta perkawinan, kemarin (28/4). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
SINERGI: Penandatanganan MoU antara pemkab dengan pengadilan agama terkait penertiban akta perkawinan, kemarin (28/4). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar mencatat 34,62 persen pasangan suami istri di Bumi Intanpari nikah secara siri. Untuk itu, disdukcapil bersama pengadilan agama (PA) Karanganyar berupaya menertibkan administrasi mereka agar tercatat di buku nikah.

Pasutri nikah siri selama ini belum mencantumkan nomor akta perkawinan ke dalam kartu keluarga. Kepala Disdukcapil Karanganyar Ani Indri Hastuti mengungkapkan, perkawinan siri sudah menjadi tren di kalangan masyarakat. Serta sebagai bentuk pelayanan terintegrasi.

”Kami (disdukcapil,Red) mencatat, dari jumlah penduduk di Karanganyar yang sudah menikah, 34,62 persennya adalah mereka yang di dalam KK belum ditulis nomor akta perkawinan dan tanggal nikahnya,” terang Ani usai penandatanganan MoU dengan Ketua PA Kelas IB Karanganyar Fakhurazi, kemarin (28/4).

Ani menjelaskan, penandatanganan MoU tersebut untuk menertibkan admistrasi pasangan nikah siri. MoU digelar di aula gedung PA dihadiri langsung oleh Bupati Juliyatmono. MoU tersebut sekaligus untuk mendata kembali secara terpadu terkait data akta anak yang hanya bertuliskan orang tua dari ibu saja.

”6.15 persen dari total anak usia 0 sampai dengan 18 tahun berakta kelahiran. Namun dalam akta tersebut, hanya bertuliskan nama ibunya saja,” terang Ani.

Terkait penyebabnya, Ani mengungkapkan bisa saja terjadi karena orang tuanya menikah secara siri maupun sang ibu pada saat waktu hamil ditinggalkan oleh suaminya.

Ketua PA kelas IB Karanganyar Fakhurazi melalui Panitera Muda Korizah Tria Hani mengungkapkan, pada 2020 lalu, angka perceraian di Kabupaten Karanganyar yang sudah dikabulkan sebanyak 1.630 kasus. Tahun ini sampai Maret ada 419 kasus yang sudah dikabulkan. Rata-rata perceraian terjadi lantaran konflik internal di dalam rumah tangga.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengungkapkan, MoU yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama dengan PA tersebut merupakan terobosan yang baik.

”Ini bisa dikembangkan, karena bisa untuk mengatasi masalah terkait dengan pembagian harta baik suami maupun istri. Karena beberapa waktu lalu sempat ada kejadian pegawai yang cerai, kemudian di kartu keluarga masih tercatat, padahal cerainya sudah lama. Itu nanti yang dapat menjadi acuan,” jelas bupati. (rud/adi)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer