Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Politisi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah daerah melakukan pendataan kembali terhadap penerima bantuan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
”Jangan hanya pedagang yang terdampak penyekatan saja seperti di Alun-alun dan Taman Pancasila yang dibantu. Pedagang pasar tradisional itu juga terdampak. PKL di luar dua lokasi itu masih banyak yang belum menerima. Permasalahan klasik dari pusat sampai daerah itu kan pendataan. Datanya harus diperbaiki,” beber Paryono
Mantan Wakil Bupati Karanganyar tersebut mengaku, banyak pedagang yang saat ini mengeluh terkait dengan dampak penerapan PPKM. Sejumlah pedagang kesusahan mencari modal agar bisa berjualan kembali di masa PPKM level 4 saat ini.
”Kalau yang dimakan itu sampai saat ini masih bisa. Mereka tidak butuh sembako, tapi lebih pada modal untuk bisa kembali membuka usahanya, kemudian gaji karyawannya. Itu yang mereka butuhkan,” tegas anggota Komisi VIII ini.
Sementara itu Kasi Pengembangan UMKM Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Karanganyar Farida Nur Khayati mengungkapkan, 4.157 pemilik UMKM diusulkan setelah pemerintah kembali membuka kesempatan kepada pengelola UMKM sejak 12 Apil 2021 hingga 21 Juni 2021 lalu.
”Kami sudah buka dua tahap. Untuk tahap pertama sudah usulkan 3.484 pemilik UMKM, sedangkan tahap II yang saat ini belum berakhir, kemarin kami sudah usulkan 673. Usulan itu kami kirim ke satgas provinsi, mereka yang mengisi formulir online serta melampirkan berkas persyaratan. Kalau hanya mengisi formulir online tapi tidak menyertakan berkas syaratnya, tidak berani kami usulkan,” terangnya. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

