Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua KSPN Kabupaten Karanganyar Haryanto mengungkapkan, kedatangannya menemui Komisi B untuk meminta kejelasan terkait kasus yang sebelumnya telah ditangani di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi UKM (Disdagnakerkop) Karanganyar.
”Ada dua perusahaan yang kami laporkan. Sebenarnya sudah selesai perkaranya, karena dari dinas itu sudah memberikan risalah. Akan tetapi sampai saat ini perusahaan belum melakukan tindakan apapun. Makanya kami minta melakukan audiensi dengan DPRD,” ungkap Hariyanto usai audiensi.
Haryanto menambahkan, persoalan yang dia bawa ke DPRD tersebut yakni terkait dua pekerja di dua perusahaan yang tak kunjung menerima pesangon.
”Satu pekerja itu karena diduga telah diberhentikan dari perusahaan. Sedangkan satunya sudah meninggal dunia dan harusnya ahli waris bisa mendapatkan pesangon dari perusahaan,” ungkap Haryanto.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar Hendro Prayitno mengungkapkan, dua kasus tersebut sebenarnya sudah selesai pada 2020 lalu. Akan tetapi karena perusahaan belum merealisasikan, maka dinas nantinya akan melakukan upaya komunikasi kembali dengan dua belah pihak.
”Tahun lalu sudah selesai harusnya. Tapi karena belum ada realisasi, nanti kami mediasi ulang. Untuk yang di-PHK itu nanti kami carikan win-win solution antara pekerja dan perusahaan. Sedangkan untuk yang sudah meninggal, nanti juga kmai serahkan sepenuhnya ke perusahaan. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan,” terang Hendro.
Ditanya terkait apakah tahun ini masih ada perusahaan atau pekerja yang bermasalah dengan pihak perusahaan di Kabupaten Karanganyar, Hendro mengaku ada 32 perkara yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
”Untuk Januari ada tiga perkara, Februari tujuh perkara, Maret satu perkara, April ada enam, Mei sembilan perkara, Juni dua perkara dan Juli empat perkara. Semua sudah masuk dan nanti akan kami lakukan pembahasan. Kalau yang dua persoalan tersebut masuk di tahun 2020,” paparnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Karanganyar Bobby Aditya Putra meminta mediasi antara kedua belah pihak segera dilakukan oleh dinas terkait. Karena sebelumnya risalah yang dibuat dari dinas sudah ada dan tinggal pelaksanaan terhadap kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

