Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sebagai catatan, RSUD Karanganyar sempat dapat kucuran anggaran dari pemerintah pusat Rp 80 miliar, 2016 silam. Berupa dua gedung utama berkapasitas 222 kamar VVIP. Plus 57 kamar kelas I, II, dan III. Anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016.
“Karena Bappenas itukan perencanaan. Maka saat berkunjung ke RSUD Karanganyar, kami kembali mengingatkan usulan itu ke kementerian dan lembaga-lembaga terkait. Untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit. Dulu itu kan pembangunannya multi years dan butuh sekitar Rp 200 milliar. Nah, 2016 baru dapat sekitar Rp 80 miliar,” ungkapnya Yuli (sapaan akrab Juliyatmono) kepada Jawa Pos Radar Solo, kemarin (19/9).
Karena multi years, harusnya tiap tahun pemerintah pusat bisa menggangarkan. Supaya pembangunan RSUD Karanganyar segera kelar. Ekaligus bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bumi Intanpari.
“Kalau seperti ini, tidak akan bisa menuntaskan masalah. Kebutuhannya, kalau benar-benar dibantu, kami usulkan fisiknya Rp 110 miliar. Kemudian Rp 30 miliar untuk alat-alat atau sarpras,” terang Bupati.
Tak hanya berkunjung ke RSUD, selama menemani Menteri PPN, Yuli juga kunjungi sejumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sentra batik di Matesih. Dalam kunjungan tersebut, Bupati usulkan ke pemerintah pusat untuk kembangkan batik di Bumi Intanpari. Yakni pemihakan dalam bentuk orang tua asuh.
“Saya juga usul itu. Pemerintah pusat juga harus bisa memberikan orang tua asuh bagi pengembang batik di Matesih. Jangan hanya menyediakan bantuan, kemudian diminta untuk mengurus sendiri. Setidaknya, (perajin batik) punya orang tua asuh dari pemerintah pusat. Agar terus berkarya dalam kembangkan batik,” terang Yuli. (rud/fer/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




