Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPN Karanganyar Selamatkan 1.048 Bidang Tanah Aset Pemkab

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
SAH: Kepala BPN Karanganyar Anton Jumantoro (kiri) serahkan sertifikat aset milik pemkab kepada Bupati Juliyatmono, Jumat (24/9) pagi. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
SAH: Kepala BPN Karanganyar Anton Jumantoro (kiri) serahkan sertifikat aset milik pemkab kepada Bupati Juliyatmono, Jumat (24/9) pagi. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar bergerak cepat menyertifikatkan 1.048 bidang tanah yang merupakan aset milik pemkab. Dengan begitu, aset lebih terlindungi sesuai hukum.

"Ada pemantauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait progres penataan aset di Karanganyar. Kami segera melakukan aksi dan hasilnya dapat menyelamatkan 1.048 bidang tanah yang menjadi aset pemkab,” beber Kepala BPN Karanganyar Anton Jumantoro di sela Hari Agraria Nasional di halaman kantor BPN Karanganyar, Jumat (24/9).

Aset yang diselamatkan itu terdiri dari fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang sebelumnya disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Ini adalah bentuk dari tanggung jawab kami kepada pemerintah daerah. Kalau tidak segera diselesaikan, tanah yang menjadi aset kabupaten bisa berubah (pemanfaatannya)," ucapnya.

Bidang tanah yang sukses disertifikatkan, imbuh Anton, melebihi target yang sebelumnya diusulkan pemkab, yakni hanya 800 bidang.

"Karena konsekuensi dan komitmen bersama, maka hasilnya bisa kami lampui. Harapannya, tahun depan, semua permasalahan sertifikat aset milik pemkab bisa rampung," terang Anton.

Lebih lanjut diterangkannya, masih tersisa sekitar 2.000 bidang tanah aset pemkab yang belum bersertifikat. Persoalan tersebut diselesaikan secara bertahap setiap tahunnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengapresiasi BPN yang telah bekerja keras dalam membantu sertifikasi aset pemkab. Selain mencegah konflik, sertifikasi menunjang pembangunan dan perekonomian masyarakat.

"Kami harapkan tahun depan segera selesai (aset yang belum bersertifikat). Kami tidak ingin ketika mengembangkan sesuatu, kemudian di belakang malah terjadi masalah status kepemilikan aset. Saat kepemilikannya sudah jelas, pemerintah bisa mengembangkannya sesuai rencana dasar tata ruang wilayah. Kami ingin semua aset milik pemkab bisa produktif," beber bupati. (rud/wa/dam)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer