Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raih WTP, Tapi DAK di Pemkab Karanganyar Baru Terserap 30,12 Persen

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
BERI CATATAN: Perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan  Jateng Maria Sri Nuryati serahkan piagam WTP ke Bupati Juliyatmono, kemarin. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
BERI CATATAN: Perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Jateng Maria Sri Nuryati serahkan piagam WTP ke Bupati Juliyatmono, kemarin. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Meski kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), Pemkab Karanganyar baru berhasil menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) sebesar 30,12 persen. Pencapaian tersebut masih kategori rendah.

”Dari 36 kota/kabupaten di Jawa Tengah, realisasi DAK fisik Kabupaten Karanganyar menempati urutan ke 16 di bawah Kabupaten Magelang dan di atas Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu maka perlu terus didorong agar realisasi penyaluran DAK fisik bisa mencapai 70 persen,” terang Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Maria Sri Nuryati saat monitoring di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (11/10).

Maria mengatakan, pada 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berhasil menyalurkan DAK fisik sebesar 86,98 persen dari pagu Rp 51,2 miliar. Sedangkan tahun ini, pagu DAK fisik sebesar Rp 70,1 miliar.

”Untuk nilai kontrak DAK fisik tahun 2021 yang sudah direkam oleh online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN) sebesar 84,02 persen. Artinya terdapat potensi tidak tersalurkan sebesar 15,98 persen,” paparnya.

Untuk itu, Maria berharap Pemkab Karanganyar lebih teliti dan lengkap dalam melakukan perekaman atau input data pada aplikasi OMSPAN tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Sutarno mengungkapkan, pihaknya akan mengecek data-data tersebut untuk nantinya segera bisa dilaporkan kembali dalam aplikasi OMSPAN. Pasalnya dari beberapa laporan yang dia terima saat ini, memang ada beberapa perubahan dan kendala dalam realisasi penggunaan DAK.

”Persoalannya karena terkait dengan regulasinya. Ada salah satu dinas yang kurang persiapan dalam mengerjakan proyek fisik. Kemudian ada sistem yang sebelumnya dilakukan secara swakelola, kemudian berubah menjadi sistem lelang,” singkat Tarno. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer