Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Juliyatmono Bakal Blusukan Cek Keuangan OPD

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
PEMANTAUAN: Bupati Juliyatmono bersama jajaran forkopimda melakukan gelar pengawasan daerah (Larwasda) di pendapa rumah dinas Bupati, Kamis (9/12). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
PEMANTAUAN: Bupati Juliyatmono bersama jajaran forkopimda melakukan gelar pengawasan daerah (Larwasda) di pendapa rumah dinas Bupati, Kamis (9/12). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Bupati Karanganyar Juliyatmono akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengecek kondisi keuangannya. Hal ini untuk menyelesaikan persoalan keuangan yang masih menjadi kelemahan dalam penataan birokrasi.

”Saya sudah lama memimpin Karanganyar. Sudah hampir delapan tahun saya tahu persis persoalan yang menjadi kendala dalam penataan birokrasi ini. Dan rata-rata memang karena pertanggungjawaban keuangan,” ucap Bupati dalam gelar pengawasan daerah (Larwasda) 2021 di pendapa Rumah Dinas Bupati, kemarin (9/12).

Bupati menegaskan, blusukan ke OPD untuk memastikan secara pasti apakah semua laporan tersebut sudah dilaporkan dengan baik atau belum.

”Kami sudah delapan kali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), maka kami harapkan teman-teman OPD bisa kembali meningkatkan kinerjanya. Jalin komunikasi dengan sesama, gunakan anggaran sebaik mungkin,” tegas bupati.

Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Karanganyar, Suprapto menjelaskan, kegiatan larwasda digelar untuk evaluasi kinerja masing-masing OPD. Sekaligus merumuskan langkah-langkah penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektorat. Suprapto menerangkan, dari hasil LHP tersebut, pihaknya mendapati ada penurunan persoalan sekitar 1,5 persen dari tahun sebelumnya.

”Jumlah temuan di tahun 2019 itu ada 581 temuan, kemudian di tahun 2021 menurun menjadi 572. Kemudian untuk rekomendasi hasil dari temuan saat ini juga melakukan penurunan. Yakni di tahun 2019 ada 591 yang ditindak lanjuti dan di tahun 2020 hanya 583. Rata-rata adalah terkait pengendalian sistem internal di masing-masing OPD,” tandasnya. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer