Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sugino mengatakan, poin yang ditanyakan penyelidik kejari adalah terkait pemakaian dana Rp 795 juta untuk penyelesaian masalah hukum. Pemakaian dana itu tertuang dalam laporan rincian biaya pra operasional dan awal operasinal BUMDes Berjo setelah adanya pergantian kepala desa yang baru.
”Yang ditanyakan berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban (LPj) 2020, salah satunya dana Rp 795 juta untuk penyelesaian masalah hukum, kalau yang lain tidak ditanyakan,” kata Mulyono.
Selama pemeriksaa sekitar 25 menit itu, Sugino mengaku tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana tersebut.
”Pemeriksaan tadi dilakukan secara bersama, poin yang ditanyakan terkait adanya dana Rp 795 juta itu semua,” singkatnya.
Sementara itu Sekdes Berjo Wahyu Budi Utomo enggan memberi keterangan usai diperiksa kejari. Saat dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak memberikan jawaban.
Kasi Intel Kejari Karanganyar Guyus Kemal mengatakan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sejauh ini sudah memeriksa sejumlah saksi mulai dari mantan pengurus BUMDes, Disparpora Karanganyar hingga bendahara BUMDes Berjo.
Pemeriksaan maraton ini untuk mendapatkan bukti-bukti dugaan korupsi penyalahgunaan dana BUMDes berjo sebesar Rp 2,6 miliar. Kasus ini dilaporkan ke Kejari Karanganyar pada 2021 lalu.
”Masih penyelidikan, nanti kalau sudah selesai hasilnya akan kami informasikan,” singkat kasi intel. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




