Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terima Bansos Lewat Progran PPKM, Empat ASN di Karanganyar Diperiksa BPK

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
HARUS TEPAT: Dinas Sosial Karanganyar menyalurkan bansos kepada difabel, Jumat (4/3). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
HARUS TEPAT: Dinas Sosial Karanganyar menyalurkan bansos kepada difabel, Jumat (4/3). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Empat aparatur sipil negara (ASN) di Karanganyar harus berurusan dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Penyebabnya mereka masuk sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial melalui program pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Mereka akhirnya diminta mengembalikan bansos tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karanganyar Sugeng Raharto mengungkapkan, dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh BPK, beberapa ASN yang menerima bansos tersebut lantaran salah satu dari keluarga mereka ada yang kurang mampu dan termasuk disabilitas.

“Ini diketahui setelah adanya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial. Semuanya merupakan tenaga pendidik. Salah satu suami dari penerima itu yang disabilitas. Setelah dilakukan klarifikasi, semuanya bersedia mengembalikan bansos yang sudah diterima selama tiga bulan tersebut,” terang Sugeng, Jumat (4/3).

Sugeng mengatakan, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan kriteria masalah sosial. Di antaranya kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku. Selain itu termasuk korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Di bagian lain, Dinsos Karanganyar Jumat (4/3) kembali menyalurkan bantuan atensi bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu sebesar Rp 336,8 juta untuk 387 anak, yang diketahui orang tuanya meninggal dunia karena Covid-19.

Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Sulistyowati mengungkapkan, bantuan yang diberikan kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 yang masuk dalam program atensi dari Kementerian Sosial. Terhitung sejak Januari hingga Februari 2022.

“Untuk anak masih sekolah dibantu Rp 200 ribu per bulan. Kalau satu rumah ada dua ya mendapatkan Rp 400 ribu. Kalau anak yatim tidak sekolah tapi masih anak-anak dapat Rp 300 ribu,” ujar dia.

Untuk mengantisipasi adanya penyimpangan penyaluran dilakukan pemerintah pusat langsung melalui rekening masing-masing penerima manfaat. Sehingga penerima manfaat dapat melakukan pencairan bantuan itu ke bank masing-masing. (rud/bun/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Cegah Korupsi Sejak Perencanaan, Pemprov Jateng Gandeng KPK, BPK, dan BPKP Perkuat Pengawasan Terintegrasi

Cegah Korupsi Sejak Perencanaan, Pemprov Jateng Gandeng KPK, BPK, dan BPKP Perkuat Pengawasan Terintegrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemprov Jateng tercatat menyentuh angka 97,58 dengan predikat A, Indeks Integritas berada di level 82,85 (predikat A), serta skor capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK m

Pertahankan Opini WTP, Bupati Sragen Siap Tindak Lanjuti Catatan BPK

Pertahankan Opini WTP, Bupati Sragen Siap Tindak Lanjuti Catatan BPK

Pemkab Sragen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Perkuat Akurasi Data Bansos, 194 Petugas PMK Karanganyar Digembleng Jadi Agen Perlinsos

Perkuat Akurasi Data Bansos, 194 Petugas PMK Karanganyar Digembleng Jadi Agen Perlinsos

Dinsos Karanganyar menggembleng 194 petugas pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer