Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Karanganyar dan Kejari Bentuk Kampung Restorative Justice

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
TEKEN MOU: Bupati Karanganyar Juliyatmono bersama Kejari Karanganyar Mulyadi Sajaen saat penandatangan nota kesepahaman Restorative Justice, kemarin. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
TEKEN MOU: Bupati Karanganyar Juliyatmono bersama Kejari Karanganyar Mulyadi Sajaen saat penandatangan nota kesepahaman Restorative Justice, kemarin. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten Karanganyar menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar tentang balai musyawarah perdamaian atau Kampung Restorative Justice, Rabu (30/3).

Penandatanganan oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Kepala Kejari (Kajari) Karanganyar Mulyadi Sajaen di Kantor Bupati Karanganyar. Bupati mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan dukungan terhadap kejaksaan dalam pembentukan kampung Restorative Justice. Kampung tersebut untuk mengatasi permasalahan hukum di lingkungan mereka masing-masing.

”Ini salah satu bentuk pengimplementasian nilai Pancasila. Serta merupakan salah satu terobosan dari kejaksaan untuk menegakan peraturan dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat di Kabupaten karanganyar,” terang bupati, kemarin.

Bupati mengharapkan, kampung Restorative Justice bisa di-launching paling lambat April ini.

”Saya ingin 162 desa dan 15 kelurahan di Karanganyar semua bisa serentak mendeklarasikan Balai Musyawarah Perdamaian. Sehingga pada Ramada semua didekatkan dengan nilai musyawarah dan dapat mengurangi perselisihan,” tegas bupati.

Kajari Karanganyar Mulyadi Sajaen mengungkapkan, pembentukan Balai Restorative Justice dapat menjadi payung hukum dan wadah mediasi masyarakat. Harapannya pemerintah desa melakukan mediasi yang merupakan perpanjangan tangan kejaksaan. Kepala desa resmi dan legal melakukan mediasi.

”Saya minta nanti ini bukan sekadar nama, tapi menjadi sebuah lembaga yang masuk dalam pemerintahan desa yang struktural. Jika diterapkan secara konsisten, maka harmonisasi di masyarakat akan terwujud. Semua tantangan yang menggerus ideologi masyarakat akan terbentengi,” terang kajari. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Tilap Rp 300 Juta Penipuan Rekrutmen Pegawai RSUD, Tiga ASN Pemkab Karanganyar Divonis Bebas Bui

Tilap Rp 300 Juta Penipuan Rekrutmen Pegawai RSUD, Tiga ASN Pemkab Karanganyar Divonis Bebas Bui

Tiga terdakwa penipuan rekrutmen pegawai RSUD Karanganyar dijatuhi pidana pengawasan, sehingga tidak ditahan di sel.

Kejari Karanganyar Setorkan Uang Pengganti Kasus Korupsi Masjid Agung Madaniyah Rp 5,6 Miliar ke Kas Negara

Kejari Karanganyar Setorkan Uang Pengganti Kasus Korupsi Masjid Agung Madaniyah Rp 5,6 Miliar ke Kas Negara

Kejari Karanganyar kembalikan uang pengganti kasus korupsi Masjid Agung Madaniyah yang sudah inkrah ke kas negara.

Tiga Terdakwa Calo Pegawai RSUD Karanganyar Dituntut 4 Bulan Penjara

Tiga Terdakwa Calo Pegawai RSUD Karanganyar Dituntut 4 Bulan Penjara

Tiga terdakwa kasus dugaan penipuan bermodus calo pegawai RSUD Karanganyar dituntut empat bulan penjara.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer