Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penandatanganan oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Kepala Kejari (Kajari) Karanganyar Mulyadi Sajaen di Kantor Bupati Karanganyar. Bupati mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan dukungan terhadap kejaksaan dalam pembentukan kampung Restorative Justice. Kampung tersebut untuk mengatasi permasalahan hukum di lingkungan mereka masing-masing.
”Ini salah satu bentuk pengimplementasian nilai Pancasila. Serta merupakan salah satu terobosan dari kejaksaan untuk menegakan peraturan dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat di Kabupaten karanganyar,” terang bupati, kemarin.
Bupati mengharapkan, kampung Restorative Justice bisa di-launching paling lambat April ini.
”Saya ingin 162 desa dan 15 kelurahan di Karanganyar semua bisa serentak mendeklarasikan Balai Musyawarah Perdamaian. Sehingga pada Ramada semua didekatkan dengan nilai musyawarah dan dapat mengurangi perselisihan,” tegas bupati.
Kajari Karanganyar Mulyadi Sajaen mengungkapkan, pembentukan Balai Restorative Justice dapat menjadi payung hukum dan wadah mediasi masyarakat. Harapannya pemerintah desa melakukan mediasi yang merupakan perpanjangan tangan kejaksaan. Kepala desa resmi dan legal melakukan mediasi.
”Saya minta nanti ini bukan sekadar nama, tapi menjadi sebuah lembaga yang masuk dalam pemerintahan desa yang struktural. Jika diterapkan secara konsisten, maka harmonisasi di masyarakat akan terwujud. Semua tantangan yang menggerus ideologi masyarakat akan terbentengi,” terang kajari. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




