Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dinas Catat Ada Lima Perusahaan di Karanganyar Mencicil Pembayaran THR

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
CARI KEADILAN: Pekerja mengadu ke posko pengaduan THR di Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Senin (25/4). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
CARI KEADILAN: Pekerja mengadu ke posko pengaduan THR di Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Senin (25/4). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Sejumlah perusahaan di Karanganyar tak sanggup membayar tunjangan hari raya (THR) secara penuh sebelum Lebaran ini. Satu di antaranya bahkan mencicil pembayarannya selama 9 kali. Hingga Senin (25/4), banyak pekerja yang melaporkan hal itu ke Dinas Perdagangan Tenaga Kerja, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kabupaten Karanganyar.

Sejumlah karyawan perusahaan di Jaten mendatangi posko pengaduan THR. Perwakilan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kabupaten Karanganyar Aminullah Tohir mengungkapkan, pihaknya juga membuka posko pengaduan THR secara independen. Salah satu perusahaan di wilayah Jaten membayarkan THR kepada karyawannya dengan cara dicicil selama sembilan kali.

”Sebenarnya tidak hanya satu perusahaan saja. Akan tetapi secara laporan tertulis ada dua perusahaan yang membayarkan THR-nya dengan cara dicicil. Kalau secara lisan lebih dari itu, karena rata-rata perusahaan memang melakukan hal yang sama,” terang Tohir, Senin (25/4).

Tohir berharap pemerintah daerah bisa menindaklanjuti adanya laporan-laporan yang telah masuk ke posko pengaduan tersebut.

”Kalau dari kami datanya memang minim, dinas yang lebih paham. Kami harapkan dinas ikut bergerak dan menekan agar perusahaan tetap bisa membayarkan THR-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Sementara itu Kepala Bidang Hubungan Industrial Disdagnakerkop dan UKM Kabupaten Karanganyar Maryono mengungkapkan, setelah dibuka posko pengaduan THR, ada sebanyak lima perusahaan yang membayarkan THR secara dicicil.

”Ya mereka (perusahaan,red) mencicil THR karyawannya karena kondisi keuangan yang belum pulih pasca pandemi Covid-19 dua tahun ini. Jadi THR-nya dicicil sesuai kesepakatan antara perusahaan dan karyawan,” ungkapnya.

Kepala Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar Martadi mengaku, Pemerintah Kabupaten Karanganyar hanya bisa menampung semua keluhan dari karyawan yang mengadu ke posko tersebut. Nantinya dinas akan kembali melaporkan ke dewan pengawas Provinsi Jawa Tengah.

”Kami terus terang tidak bisa berbuat apa-apa, karena wewenang untuk melakukan tindakan ada dari provinsi,” tandasnya. (rud/adi)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer