Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DAU dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan, selama ini penggunaan anggaran perimbangan atau DAU dari pemerintah pusat, hampir 60 persen untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS). Sisanya untuk program pemerintah daerah serta penunjang sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Karanganyar.
”Ya otomatis itu (DAU,red) nanti akan berkurang. Tapi itu kan sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Karena DAU merupakan dana transfer dana dari pusat ke daerah. Agar setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang rata dan sama, sehingga menghilangkan kesenjangan,” kata bupati.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Sutarno mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait mengusulkan agar DAU untuk ditambah. Mengingat, anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai gaji atau tunjangan aparatur sipil negara (ASN) maupun PPPK yang bekerja di Bumi Intanpari.
”Perhitungannya yang tahu itu dari Badan Keuangan Daerah (BKD). Sebenarnya bisa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur di daerah. Namun, dari total DAU yang diterima setiap tahunnya, itu sebagian besar untuk PNS ditambah PPPK yang baru dilantik,” ucapnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar Kurniadi Maulato mengatakan, setiap tahunnya Pemkab Karanganyar mendapatkan dana transfer atau DAU sekitar Rp 900 miliar.
”Paling banyak memang untuk gaji. Kemudian tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan belanja yang lain untuk pemerintah,” jelas Kurniadi.(rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




