Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pasca Penyerahan SK PPPK, DAU Bakal Menyusut

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
SUKA CITA: Bupati Juliyatmono memberi arahan PPPK yang baru saja menerima SK. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
SUKA CITA: Bupati Juliyatmono memberi arahan PPPK yang baru saja menerima SK. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dana alokasi umum (DAU) bisa ditambah. Setelah penyerahan surat keputusan (SK) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 31 tenaga kesehatan dan 1.263 tenaga pendidikan, DAU dipastikan akan berkurang.

DAU dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan, selama ini penggunaan anggaran perimbangan atau DAU dari pemerintah pusat, hampir 60 persen untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS). Sisanya untuk program pemerintah daerah serta penunjang sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Karanganyar.

”Ya otomatis itu (DAU,red) nanti akan berkurang. Tapi itu kan sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Karena DAU merupakan dana transfer dana dari pusat ke daerah. Agar setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang rata dan sama, sehingga menghilangkan kesenjangan,” kata bupati.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Sutarno mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait mengusulkan agar DAU untuk ditambah. Mengingat, anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai gaji atau tunjangan aparatur sipil negara (ASN) maupun PPPK yang bekerja di Bumi Intanpari.

”Perhitungannya yang tahu itu dari Badan Keuangan Daerah (BKD). Sebenarnya bisa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur di daerah. Namun, dari total DAU yang diterima setiap tahunnya, itu sebagian besar untuk PNS ditambah PPPK yang baru dilantik,” ucapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar Kurniadi Maulato mengatakan, setiap tahunnya Pemkab Karanganyar mendapatkan dana transfer atau DAU sekitar Rp 900 miliar.

”Paling banyak memang untuk gaji. Kemudian tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan belanja yang lain untuk pemerintah,” jelas Kurniadi.(rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dukung PPPK Paruh Waktu di Kota Solo Diangkat Penuh Waktu dapat Dukungan

Dukung PPPK Paruh Waktu di Kota Solo Diangkat Penuh Waktu dapat Dukungan

Rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027 mendapat dukungan Pemkot Solo. Kebijakan tersebut dinilai bisa meringankan beban APBD.

Tilap Rp 300 Juta Penipuan Rekrutmen Pegawai RSUD, Tiga ASN Pemkab Karanganyar Divonis Bebas Bui

Tilap Rp 300 Juta Penipuan Rekrutmen Pegawai RSUD, Tiga ASN Pemkab Karanganyar Divonis Bebas Bui

Tiga terdakwa penipuan rekrutmen pegawai RSUD Karanganyar dijatuhi pidana pengawasan, sehingga tidak ditahan di sel.

962 Guru PPPK di Karanganyar Terima SK Perpanjangan, Ini Pesan Bupati

962 Guru PPPK di Karanganyar Terima SK Perpanjangan, Ini Pesan Bupati

Sebanyak 962 guru PPPK di Karanganyar menerima SK perpanjangan dari pemkab. Mereka mendapat pesan khusus dari bupati.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer