Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mediasi Gagal, Lanjut ke Pidana

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
ALOT: Proses mediasi antara ketua RT di Desa Bolon dengan PMI Cabang Karanganyar di Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
ALOT: Proses mediasi antara ketua RT di Desa Bolon dengan PMI Cabang Karanganyar di Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
KARANGANYAR – Mediasi gugatan yang dilayangkan salah satu ketua RT di Desa Bolon, Kecamatan Colomadu terhadap Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Karanganyar berakhir buntu. Gugatan tersebut terkait potongan insentif RT/RT untuk bulan dana PMI beberapa waktu lalu.

Sidang mediasi digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar dengan Hakim Mediator Adiyati Rofita, Rabu (31/5). Hakim Mediator bertanya ke tergugat dua yakni Ketua PMI Cab Karanganyar terkait teknis waktu pelaksanaan bulan dana PMI. Tergugat mengaku teknis waktu pelaksanaan pungutan dilakukan setahun sekali atau insidentil sesuai instruksi dari pusat. Tahun ini belum ditetapkan pelaksanaannya.

”Tahun ini saja belum ditetapkan pelaksanaannya, tapi di lapangan sudah dilakukan proses pungutan. Artinya pungutan yang dilakukan dari pemotongan insentif RT dan RW kemarin adalah pungli. Karena tanpa dasar hukum yang jelas,” terang Sigit Nugroho Sudibyanto, pihak penggugat yang merupakan ketua RT di Desa Bolon, Colomadu.

Sigit menjelaskan, besaran pungli Rp 150 ribu per ketua RT/RW. Maka pihaknya menggandeng Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) untuk membuat laporan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

”Ya karena kemarin mediasinya tidak tercapai kesepakatan, maka secara jelas mediasi itu gagal. Nanti kami akan menempuh jalur hukum selanjutnya,” terang Sigit.

Ketua PMI Cabang Karanganyar Timotius Suryadi yang hadir di PN mengaku mekanisme penarikan sumbangan sudah sesuai surat edaran dan pedoman.

”Kami terus terang tidak mengeluarkan perintah atau saran kepada pemerintah desa untuk melakukan hal tersebut. Itu inisiatif kepala desa dengan kesepakatan pengurus RT atau RW. Malah saat ini ada yang sudah lunas untuk iuran tersebut,” terang Timotius.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar membenarkan bahwa upaya sidang mediasi dalam perkara gugatan tersebut akan berlanjut ke sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada Kamis (9/6) mendatang. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dijerat Pasal Berlapis Kasus Penipuan BLUD RSUD, Tiga Oknum ASN Karanganyar Bebas dari Penahanan

Dijerat Pasal Berlapis Kasus Penipuan BLUD RSUD, Tiga Oknum ASN Karanganyar Bebas dari Penahanan

Tiga ASN Pemkab Karanganyar yang sudah jadi terdakwa penipuan ratusan juta ternyata tidak ditahan. Jaksa beberkan alasannya.

Eks Kepala Diskuktrans ESDM Karanganyar Ajukan Pensiun Dini, Kejari Tegaskan Proses Hukum Lanjut

Eks Kepala Diskuktrans ESDM Karanganyar Ajukan Pensiun Dini, Kejari Tegaskan Proses Hukum Lanjut

Terjerat kasus dugaan korupsi retribusi PKL, staf ahli bupati Karanganyar ajukan pengunduran diri.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer