Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar Zulfikar Hadid mengungkapkan, desa yang akan menggelar pilkades masih menyisakan sedikit permasalahan. Yakni persoalan administrasi dan keuangan.
”Secara umum, surat pertanggungjawaban yang belum dibuat. Kemudian adanya kewajiban untuk membayar pajak yang belum dibayarkan, laporan keuangan juga ada. Tetapi nilainya tidak begitu banyak,” kata Zulfikar, Minggu (14/8).
Atas temuan itu, Inspektorat mengharapkan kepada kepala desa segera menyelesaikan persoalan tersebut sebelum proses pilkades digelar. Terlebih ada kepala desa yang akan mencalonkan kembali maju dalam pilkades.
”Kami koordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) untuk segera memberikan pemahaman terhadap masing-masing pemerintah desa,” tegasnya.
Ditanya terkait apa saja yang dilakukan Inspektorat dalam pemeriksaan AMJ, Zulfikar menambahkan mulai dari pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kelengkapan perangkat desa apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian terkait capaian kinerja baik pemerintah desa maupun perangkat desa dalam mengembangkan desa mereka.
”Yang terakhir adalah pengelolaan aset desa. Ada tidak aset desa yang dikelola oleh pihak ketiga, dan pemanfaatanya seperti apa, harus jelas,” imbuhnya.
Kasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anung Darmawan mengatakan, pihaknya masih menunggu pengajuan rencana anggaran biaya (RAB) yang diajukan oleh masing-masing desa.
”Dari 11 desa yang akan menggelar pilkades, sama sekali sampai saat ini belum mengajukan untuk RAB itu. Kami masih menunggu itu, untuk mengetahui kebutuhan anggarannya,” singkat Anung. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

