Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak hanya mendata, disdikbud juga akan menyiapkan draf usulan untuk pembuatan peraturan bupati untuk mengatur persyaratan bagi GTT atau PTT yang sampai saat ini belum bisa menerima atau menikmati Kesra yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar tersebut.
"Sudah kita salurkan melalui rekening mereka masing-masing, tapi masih ada beberapa yang memang belum bisa menerima. Ada sekitar 50 an orang," terang Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kesiswaan (PKK) Disdikbud Karanganyar Sawaldi.
Ditanya apa penyebab puluhan GTT/PTT yang belum bisa menerima kesra, Sawaldi mengungkapkan, mereka yang belum bisa menerima tunjangan sebagian besar lantaran masa kerja mereka belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Oleh karena itu nanti kami akan buatkan perbup agar teman-teman yang belum bisa menerima kesra, agar bisa ikut merasakan. Regulasi atau kriteria akan kami ubah, agar mereka yang belum menerima bisa menerimanya," paparnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kabupaten Karanganyar Yopi Eka Jati Wibawa mengungkapkan, anggaran kesejahteraan bagi GTT dan PTT sebesar Rp 4,7 miliar. Semua berasal dari APBD perubahan.
"Ya besarnya sesuai dengan masa kerja mereka masing-masing, rata-rata Rp 500 ribu sampai dengan Rp 1,5 juta," papar Yopi. (rud/nik)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




