Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Karanganyar Rampungkan 708 Rekomendasi BPK

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
EVALUASI KINERJA: Gelar pengawasan daerah (Larwasda) diikuti seluruh OPD di Colomadu, Rabu (30/11). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
EVALUASI KINERJA: Gelar pengawasan daerah (Larwasda) diikuti seluruh OPD di Colomadu, Rabu (30/11). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengklaim telah menyelesaikan 95,61 persen atau 708 rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap semua objek terperiksa mulai tingkat kabupaten sampai desa.

Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar Zulfikar Hadits mengungkapkan, tahun lalu BPK RI menemukan ada 744 objek terperiksa.

”Kalau dari hasil pemeriksaan oleh inspektorat provinsi, kami telah menyelesaikan semua rekomendasi atau hasil dari pemeriksaan tersebut dengan baik. Tinggal ini menyelesaikan hasil temuan BPK RI. Saya kira nanti bisa selesai tahun ini,” terang Zulfikar saat gelar pengawasan daerah (larwasda) yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Karanganyar di Colomadu, Rabu (30/11).

Hadits menjelaskan, sesuai dengan target objek pemeriksaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karanganyar sejak 2021 lalu, inspektorat telah menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI tersebut. Yakni dari target objek pemeriksaan pada 2021 sejumlah 80 objek pemeriksaan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap semua objek pemeriksaan dengan jumlah temuan 578 jumlah dan rekomendasi 585. Tahun ini dari target 80 objek pemeriksaan, sampai semester I 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 32 objek pemeriksaan dengan jumlah temuan 75.

”Ada 35 temuan atau 46,67 persen yang sudah ditindaklanjuti. Kemudian dalam proses penyelesaian tinggal dua temuan saja, dan 38 akan kami tindak lanjuti secepatnya,” ungkapnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono yang hadir dalam larwasda mengharapkan semua pegawai dan pejabat pemerintahan menjalankan program-program sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Lantaran hal tersebut nantinya akan dipertanggung jawabkan dan diaudit.

”Kami sudah delapan kali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Maka kami harapkan teman-teman OPD untuk bisa kembali meningkatkan capaian itu. Jalin komunikasi dengan sesama, gunakan anggaran sebaik mungkin,” tegas bupati. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Cegah Korupsi Sejak Perencanaan, Pemprov Jateng Gandeng KPK, BPK, dan BPKP Perkuat Pengawasan Terintegrasi

Cegah Korupsi Sejak Perencanaan, Pemprov Jateng Gandeng KPK, BPK, dan BPKP Perkuat Pengawasan Terintegrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemprov Jateng tercatat menyentuh angka 97,58 dengan predikat A, Indeks Integritas berada di level 82,85 (predikat A), serta skor capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK m

Pertahankan Opini WTP, Bupati Sragen Siap Tindak Lanjuti Catatan BPK

Pertahankan Opini WTP, Bupati Sragen Siap Tindak Lanjuti Catatan BPK

Pemkab Sragen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer