Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Asosiasi UPK DAPM Kabupaten Karanganyar Agus Riyanto mengatakan, dalam peraturan pemerintah pusat terkait cipta kerja, ada beberapa pasal yang beda dan dimungkinkan tidak berdampak bagi perkembangan desa.
”Ya kalau ada BUMDesma di Karanganyar ini yang sudah berjalan dengan baik, tolong kami diberitahu. Apakah mereka sudah bisa menambah penghasilan aset desa (PAD) dengan baik atau belum,” kata Agus, Minggu (11/12).
Agus menyampaikan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Bab XVI Ketentuan lain-lain, Pasal 73 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Perdesaan wajib dibentuk menjadi BUMDesma. Hal tersebut dikhawatirkan akan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
”Ketika kita harus memilih, sebaiknya yang ditanya itu adalah masyarakatnya. Bagaimana masyarakat selama ini, terutama mereka yang sudah ada BUMDesma-nya itu,” tegas Agus saat penyaluran bantuan ke korban gempa bumi Cianjur, pekan lalu.
Asosiasi UPK DAPM Karanganyar diketahui berhasil mengumpulkan dana Rp 19 juta untuk korban gempa Cianjur. Donasi tersebut dikumpulkan berasal dari lembaga eks PNPM di 15 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. (rud/adi)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

