Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Sementara kita tinggalkan Papdesi (Asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia,Red) atau Apdesi (perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia,Red). Kita semua sama-sama kepala desa dan kita bentuk dalam wadah Forum Kepala Desa Karanganyar. Karena semua kepentingan ini nanti untuk kita bersama. Dan nanti dalam pembahasan untuk rancangan undang-undang tentang desa, kita perlu siapkan karena ada beberapa yang semestinya diubah, baik dalam anggaran maupun dalam kebijakan pemerintah desa,” kata Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Karanganyar Suwarso saat konsolidasi Papdesi-Apdesi dan pengukuhan pengurus Forum Kepala Desa Kabupaten Karanganyar, Selasa (10/1/2023).
Suwarso mengungkapkan, peraturan yang seharusnya segera diubah yakni terkait regulasi atau kewenangan pemerintah pusat yang mengatur tentang pemerintah desa. Tetapi juga terkait penggunaan dana desa yang dikelola masing-masing desa.
”Yang pertama terkait masa jabatan, kami berharap untuk jabatan itu 9 tahun tanpa periodisasi. Kemudian terkait dengan penggunaan dana desa. Itu harus segera diubah, karena dana desa diatur secara ketat penggunaannya. Sebagian kades menganggap kecenderungan ini menjadikan kades sebagai kepala kantor bukan kepala desa dalam arti yang sebenarnya,” ungkapnya.
Bupati Karanganyar Juliyatmono yang hadir dalam kegiatan tersebut mendukung sepenuhnya langkah-langkah kepala desa yang memperjuangkan nasibnya ke pemerintah pusat.
”Kami terus terang setuju dengan apa yang dilakukan tema-teman kepala desa, silahkan kalau memang itu hak mereka ya saya dukung. Buat surat ke saya juga agar nanti pemerintah kabupaten bersama dengan desa bisa bersama-sama,” ungkap bupati.
Bupati juga berharap dengan dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), apa yang sebelumnya menjadi hak pemerintah desa bisa dikembalikan seperti semula.
”PPKM ini kan sudah dicabut oleh pak presiden, pengelolaan dana desa yang sebelumnya untuk BLT (bantuan langsung tunai,Red) tentunya bisa ditata ulang kembali. Sama seperti sebelum adanya PPKM,” tegas bupati. (rud/adi)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

