Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Karena sudah diputus kontrak, dikawatirkan proyek tersebut mangkrak. Sebagai ganti, kontraktor wajib mengganti atau membayar denda molornya pengerjaan dari batas waktu yang sudah ditentukan.
“Kalau sekarang sudah tidak bisa melanjutkan, diputus saja. Cut, blacklist perusahaan itu! Siapa yang memutus, ya Pemkab Karanganyar. Karena perusahaan atau pihak ketiga itu tidak serius atau sanggup menyelesaikan,” ketus Yuli (sapaan akrab Juliyatmono), Rabu siang (11/1/2023).
Yuli menambahkan, setelah dilakukan putus kontrak dan di-blacklist, pemkab berharap agar inspektorat segera menghitung berapa kebutuhan penyelesaikan proyek tersebut. Termasuk menghitung denda harus dibayar pengembang.
“Saya sudah perintahkan inspektorat untuk menghitung ulang berapa dendanya. Kemudian berapa kebutuhan untuk menyelesaikan proyek itu,. Anggarannya nanti dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) RSUD Karanganyar,” tegas Yuli.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar Supriyanto mengaku, sudah mengetahui kabar pemutusan kontrak terhadap kontraktor tersebut. Legislatif segera menjadwalkan untuk memanggil manajemen RSUD. Supaya melaporkan secara rinci dan detail, terkait progres pembangunannya.
“Kami akan laporkan ke ketua (DPRD Karanganyar) dulu. Dan rencananya nanti kami juga memanggil manajemen RSUD,” hemat Supri.
Sebelumnya, pembangunan dua ruang gedung RSUD Karanganyar diserahkan kepada PT Avilda Trisna Pratama. Proyek tersebut menelan anggaran Rp 8 miliar. Anggaran berasal dari BLUD dan dana alokasi khusus (DAK). (rud/fer/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




