Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengajuan Audit BUMDes Berjo Dianggap Salah Sasaran

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
FAVORIT: Objek wisata Air Terjun Jumog jadi salah satu penyumbang PAD Desa Berjo, Ngargoyoso. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
FAVORIT: Objek wisata Air Terjun Jumog jadi salah satu penyumbang PAD Desa Berjo, Ngargoyoso. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Polemik desakan audit terhadap pengelolaan BUMDes Berjo, Kecamatan Ngargoyoso pada periode 2021 dan 2022 langsung mendapat respons dari badan pengawas BUMDes Berjo. Mengingat desakan audit pengelolaan BUMDes Berjo dinilai salah alamat. Karena pada periode tersebut masih menjadi tanggung jawab direktur BUMDes yang saat ini kasusnya diproses di Pengadilan Tipikor, Jawa Tengah.

”Jelas tindakan itu tidak tepat, dan salah sasaran. Karena ketua BUMDes Berjo yang saat ini dijabat oleh saudara Arif Suharno, baru menerima SK pengangkatan dari kepala Desa Berjo pada Mei 2022,” terang Badan Pengawas BUMDes Berjo Agung Sutrisno saat dihubungi Jawa Pos Radar Solo, Kamis (26/1/2023).

Agung menambahkan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BUMDes, tanggung jawab ketua BUMDes Berjo untuk membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ), dapat dilakukan maksimal enam bulan setelah tutup tahun anggaran 2022. Yakni LPJ dapat dilakukan pada Mei atau Juni 2023.

”Apabila ketua BUMDes Berjo dalam LPJ-nya nanti diduga ada penyimpangan dan kerugian dalam pengelolaan BUMDes Berjo, maka dapat diadakan musyawarah desa. Dimana pesertanya terdiri dari kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, perwakilan ketua RT, dan perwakilan ketua RW. Dalam musdes ini dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan audit ada tidaknya kerugian pada pengelolaan BUMDes Berjo. Jadi prosedur audit bukan karena desakan ketua paguyuban RT dan RW,” tegasnya.

Badan Pengawas BUMDes Berjo justru mempertanyakan legalitas Ketua Paguyuban RT dan RW yang mendesak dilakukan audit tersebut. Sebab, sejauh ini pihaknya meyakini Ketua Paguyuban RT dan RW itu ilegal karena tidak memiliki SK pengangkatan dari kepala Desa Berjo.

”Terkait undangan dari warga yang menyatakan dirinya sebagai ketua paguyuban RT dan RW Desa Berjo terhadap ketua BUMDes Berjo dan badan pengawas (BP) BUMDes Berjo, kami sengaja tidak menghadiri undangan tersebut. Sebab selain ilegal karena tidak memiliki SK pengangkatan, mereka juga tidak mempunyai kewenangan untuk mengundang ketua BUMDes dan badan pengawas BUMDes Berjo,” paparnya.

Seperti diketahu, paguyuban RT-RW Desa Berjo mendesak Inspektorat Karanganyar kembali mengaudit BUMDes Berjo terkait transparansi pengelolaan keuangan setelah meledaknya kasus dugaan korupsi yang menyeret eks direktur BUMDes Berjo Eko Kamsono dan Kepala Desa Berjo Suyatno sebagai terdakwa.

”Katanya BUMDes Berjo ini merupakan salah satu BUMDes yang kaya, tetapi untuk proses administrasi atau proses laporan keuangannya masyarakat tidak ada yang tahu sama sekali. Diduga justru dikendalikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” terang koordinator Rt dan RW Desa Berjo Agil Sugiman. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kejari Karanganyar Serahkan Hasil Lelang Rampasan Korupsi BUMDes Berjo, Segini Nilanya

Kejari Karanganyar Serahkan Hasil Lelang Rampasan Korupsi BUMDes Berjo, Segini Nilanya

Kejari Karanganyar serahkan uang hasil lelang barang rampasan perkara tindak pidana korupsi BUMDes Berjo (2019–2024) bernilai ratusan juta rupiah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer