Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harno, sapaan akrab Arif Suharno menjelaskan, pihaknya sebenarnya siap diaudit dalam pengelolaan BUMDes yang dia kelola sejak Mei 2022 tersebut. Namun harus ada persetujuan dari pihak kepala desa selaku komisaris dalam pengelolaan BUMDes.
”Lha sekarang saja kepala desanya sedang menjalani sidang di pengadilan tindak pidana korupsi. Untuk pelaksana tugas (plt) kepala desa yang dijabat oleh sekretaris desa, tidak ada wewenang untuk melakukan hal tersebut. Setidaknya nanti harus menunggu pejabat sementara terlebih dahulu,” terang Harno, Selasa (31/1/2023).
Harno mengaku, jika nantinya dilakukan audit, siap melaporkan semua keuangan yang ada di BUMDes Berjo.
”Yang dipertanyakan dan dimintakan audit itu kan pengelolaan BUMDes pada 2021-2022 lalu. Padahal saya menjabat itu baru delapan bulan sejak Mei 2022. Selama 2021 sampai 2022, yang menjabat saudara Eko Kamsono, yang sekarang juga masih berjuang di pengadilan tipikor,” imbuh Harno.
Ditanya tudingan sejumlah ketua RT dan RW Desa Berjo terkait statusnya sebagai direktur yang tidak melalui musyawarah desa (musdes), Harno mengungkapkan, sesuai Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2008 pasal 7 poin (5), pengangkatan direksi BUMDes ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
”Ya tidak harus dengan musdes. Itu kan langsung dari kepala desa, seharusnya kepala desa itu setelah memberikan SK, menyosialisasikan ke masyarakat, karena untuk penunjukan itu merupakan hak prerogatif dari kepala desa,” tegasnya.
Salah seorang ketua RW 1 Desa Berjo Yoso Sutarno memilih mencabut dukungan audit inspektorat. Lantaran tidak mau berurusan lagi dengan hukum.
”Saya mending mencabut dukungan untuk dilakukan audit. Awalnya saya tidak tahu kalau surat kemarin itu sampai ke inspektorat. Pikir saya ya hanya untuk bahan musyawarah di desa saja. Dan saya sudah trauma berurusan dengan polisi atau hukum,” singkat Yoso.
Koordinator RT dan RW Desa Berjo Agil Sugiman mengharapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berjo bersama Inspektorat Kabupaten Karanganyar segera melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Berjo.
”Terutama SK direktur utama, soal pengelolaan parkir, pengelolaan kios dan tidak adanya laporan pertanggung jawaban (LPj) pengelolaan BUMDes 2021 – 2022,” terang Agil. (din/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

