Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Inspektorat: Permintaan Audit BUMDes Berjo melalui BPD

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
WISATA ALAM: Telaga Madirda jadi salah satu objek wisata yang dikelola BUMDes Berjo. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
WISATA ALAM: Telaga Madirda jadi salah satu objek wisata yang dikelola BUMDes Berjo. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Inspektorat Kabupaten Karanganyar menerima aduan dari sejumlah ketua RT dan RW Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso yang meminta dilakukan audit pengelolaan BUMDes Berjo. Terkait hal itu, Inspektorat meminta agar ditempuh prosedur penyampaian aspirasi menurut jalur dan struktur kelembagaan yang benar.

Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar Zulfikar Hadidh mengungkapkan, beberapa waktu lalu, pihaknya menerima perwakilan paguyuban RT/RW Desa Berjo yang meminta Inspektorat mengaudit laporan keuangan BUMDes Berjo.

”Saya sampaikan agar ditempuh prosedur penyampaian aspirasi menurut jalur dan struktur kelembagaan yang benar. Yaitu melalui BPD (badan permusyawaratan desa, Red),” jelas Zulfikar.

Zulfikar menambahkan, nantinya BPD akan menanggapi terlebih dulu dengan klarifikasi. Selanjutnya, BPD bisa memanggil kepala desa dengan menyertakan pengurus BUMDes untuk menjelaskan substansi permasalahan apa yang diinginkan.

”Jika memang dari penjelasan tersebut diperlukan peran dari unsur kabupaten dalam konteks pengarahan, pembinaan, atau apapun itu, unsur OPD terkait akan membantu penanganannya. Dalam hal ini peran pihak kecamatan menjadi penting untuk fasilitasi dan menjembatani penyampaian aspirasi warga agar ditindaklanjuti,” tegasnya.

Dia menambahkan, perkembangan saat ini paguyuban RT/RW Desa Berjo sudah mengirimkan surat kepada BPD untuk menyampaikan aspiransinya agar difasilitasi untuk meminta kejelasan kepada pihak pemerintah desa dan pengurus BUMDes.

Sementara itu, terkait pemberitaan 5 Februari 2023 yang menyatakan Pembentukan Direksi BUMDes Berjo Cacat Hukum seperti yang dituduhkan sejumlah ketua RT/RW Desa Berjo beberapa waktu lalu, Zulfikar menegaskan ada bagian yang bukan merupakan statemennya.

”Itu (cacat hukum, Red) bukan statement dari saya. Saya hanya mendapat info jika pembentukan pengurus BUMDes terkhusus direktur tidak melalui musyawarah desa. Jika demikian, maka tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Ngargoyoso Wahyu Agus Pramono mengungkapkan, pihaknya berharap kepada pelaksana tugas (Plt) kepala Desa Berjo segera mengumpulkan beberapa pihak yang berpolemik dalam perkara tersebut.

”Meskipun Plt (pelaksana tugas, Red) kalaupun itu keperluan mendesak, maka Plt kepala desa bisa melakukan musyawarah bersama dan diambil keputusan bersama, demi kondusivitas wilayah,” jelasnya. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Kejari Karanganyar Serahkan Hasil Lelang Rampasan Korupsi BUMDes Berjo, Segini Nilanya

Kejari Karanganyar Serahkan Hasil Lelang Rampasan Korupsi BUMDes Berjo, Segini Nilanya

Kejari Karanganyar serahkan uang hasil lelang barang rampasan perkara tindak pidana korupsi BUMDes Berjo (2019–2024) bernilai ratusan juta rupiah.

Lantik BPD, Bupati Karanganyar Tekankan Harmonisasi dengan Kades

Lantik BPD, Bupati Karanganyar Tekankan Harmonisasi dengan Kades

Bupati Rober Christanto tekankan BPD harus menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.

Tambal Jalan Rusak, Warga Singopadu Sragen Rogoh Kocek Pribadi Demi Keselamatan Pengendara

Tambal Jalan Rusak, Warga Singopadu Sragen Rogoh Kocek Pribadi Demi Keselamatan Pengendara

Warga Desa Singopadu, Sidoharjo, Sragen perbaiki jalan rusak secara swadaya. Lantaran jalan alternatif tersebut sudah lama tak diperbaiki.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer