Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar Zulfikar Hadidh mengungkapkan, beberapa waktu lalu, pihaknya menerima perwakilan paguyuban RT/RW Desa Berjo yang meminta Inspektorat mengaudit laporan keuangan BUMDes Berjo.
”Saya sampaikan agar ditempuh prosedur penyampaian aspirasi menurut jalur dan struktur kelembagaan yang benar. Yaitu melalui BPD (badan permusyawaratan desa, Red),” jelas Zulfikar.
Zulfikar menambahkan, nantinya BPD akan menanggapi terlebih dulu dengan klarifikasi. Selanjutnya, BPD bisa memanggil kepala desa dengan menyertakan pengurus BUMDes untuk menjelaskan substansi permasalahan apa yang diinginkan.
”Jika memang dari penjelasan tersebut diperlukan peran dari unsur kabupaten dalam konteks pengarahan, pembinaan, atau apapun itu, unsur OPD terkait akan membantu penanganannya. Dalam hal ini peran pihak kecamatan menjadi penting untuk fasilitasi dan menjembatani penyampaian aspirasi warga agar ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dia menambahkan, perkembangan saat ini paguyuban RT/RW Desa Berjo sudah mengirimkan surat kepada BPD untuk menyampaikan aspiransinya agar difasilitasi untuk meminta kejelasan kepada pihak pemerintah desa dan pengurus BUMDes.
Sementara itu, terkait pemberitaan 5 Februari 2023 yang menyatakan Pembentukan Direksi BUMDes Berjo Cacat Hukum seperti yang dituduhkan sejumlah ketua RT/RW Desa Berjo beberapa waktu lalu, Zulfikar menegaskan ada bagian yang bukan merupakan statemennya.
”Itu (cacat hukum, Red) bukan statement dari saya. Saya hanya mendapat info jika pembentukan pengurus BUMDes terkhusus direktur tidak melalui musyawarah desa. Jika demikian, maka tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Ngargoyoso Wahyu Agus Pramono mengungkapkan, pihaknya berharap kepada pelaksana tugas (Plt) kepala Desa Berjo segera mengumpulkan beberapa pihak yang berpolemik dalam perkara tersebut.
”Meskipun Plt (pelaksana tugas, Red) kalaupun itu keperluan mendesak, maka Plt kepala desa bisa melakukan musyawarah bersama dan diambil keputusan bersama, demi kondusivitas wilayah,” jelasnya. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




