Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”ASN dan pegawai BUMD sama saja pengawasannya. Kami melakukan pemantauan. Ketika nanti kedapatan terlibat dalam politik, kami akan lakukan kajian terlebih dahulu sejauh mana keterlibatan mereka,” kata Nuning kepada Jawa Pos Radar Solo, Rabu (8/2/2023).
Nuning menambahkan, jika nantinya para ASN maupun pegawai BUMD pemkab kedapatan berpolitik aktif, maka bawaslu akan melaporkan ke pimpinannya agar diberi pemahaman.
”Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, kami hanya memberikan catatan dan itu nanti biar pimpinan mereka yang memberikan sanksi,” imbuhnya.
Nuning menegaskan, pihaknya sudah membuat surat yang ditujukan ke kepala Inspektorat, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), bupati serta pimpinan BUMD untuk menjaga netralitas ASN dan pengawai BUMD dalam pemilu 2024 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Timotius Suryadi mengungkapkan, pihaknya akan mengkaji peraturan terkait netralitas bagi pegawai BUMD yang terlibat politik. ”Kami lihat dulu nanti aturannya seperti apa,” singkat Timotius. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




