Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perangkat Desa di Karanganyar Minta Pusat Kaji Penataan Anggaran Desa

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
BERI DUKUNGAN: Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memberangkatkan perwakilan dari PPDI di halaman Kantor Setda Kabupaten karanganyar, Sabtu (18/3/2023) sore. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
BERI DUKUNGAN: Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memberangkatkan perwakilan dari PPDI di halaman Kantor Setda Kabupaten karanganyar, Sabtu (18/3/2023) sore. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARSOLO.ID – Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam persatuan perangkat desa Indonesia (PPDI) Karanganyar mengharapkan pemerintah pusat menata kembali kewenangan pemerintah desa terkait penggunaan anggaran desa. Mereka merasa beberapa haknya telah diambil alih pemerintah pusat untuk menjalankan sejumlah program.

”Kami menyuarakan tata kelola keuangan desa yang sekitar 68 persen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk program pemerintah pusat,” kata Ketua DPC PPDI Karanganyar Sugeng Wiyono saat refleksi UU desa.

Sugeng menambahkan, setelah adanya Undang-Undang Desa Tahun 2020 yang sebelumnya mengatur tentang penanganan dampak dari adanya Covid-19 sejak 2019 lalu, desa tidak bisa mengembangkan potensinya.

”Semua program pemerintah pusat baik di bidang sosial maupun bidang kesehatan maupun ekonomi dibebankan di anggaran desa. Dan desa hanya mengelola sekira 32 persen saja dari anggaran desa tersebut. Kami kemarin sudah mengusulkan agar UU itu dihapus atau direvisi, karena desa saat ini tidak bisa apa-apa,” tegasnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono yang saat itu melepas perwakilan kepala desa ke Jakarta untuk memperingati refleksi UU desa mendukung tuntutan mereka agar pemerintah pusat mengevaluasi UU Desa Tahun 2020. Sehingga desa bisa berkembang dengan anggaran desa masing-masing.

”Memang banyak titipan program dari pemerintah pusat yang semua itu dibebankan ke pemerintah desa. Oleh karena itu, hal tersebut harus segera dihindari, tidak boleh pemerintah pusat membuat program. Kemudian anggarannya dibebankan ke pemerintah desa, karena hal tersebut tidak efektif dan justru malah memberatkan desa. Mereka tidak akan bisa berkembang, karena masing-masing desa itu berbeda-beda pendapatannya,” tegas Bupati. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bimbingan Belajar Perangkat Desa: Camat Sambungmacan Pastikan Tak Ambil Pungutan

Bimbingan Belajar Perangkat Desa: Camat Sambungmacan Pastikan Tak Ambil Pungutan

Camat Sambungmacan Edy Purwanto dengan tegas membantah adanya unsur penarikan, pemintaan, maupun pengkoordinasian dana sebesar Rp 400 ribu ke perangkat desa.

DPRD Sragen Endus Dugaan Pungli dalam Program Sinau Bareng Perangkat Desa di Sambungmacan

DPRD Sragen Endus Dugaan Pungli dalam Program Sinau Bareng Perangkat Desa di Sambungmacan

Praktik bimbingan belajar bertajuk “Sinau Bareng” perangkat desa di Sambungmacan, Sragen jangan sampai salah prosedur.

Bimbel Aparatur Desa di Sambungmacan Sragen Disoal, Ini Jawaban Camat

Bimbel Aparatur Desa di Sambungmacan Sragen Disoal, Ini Jawaban Camat

Kegiatan bimbingan belajar (bimbel) bagi perangkat desa dan sekretaris desa di Sambungmacan, Sragen dikritik karena anggaran tidak transparan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer