Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

55 Kades di Karanganyar Malas Laporkan Harta Kekayaan

Damianus Bram
Penulis: Damianus Bram❯
PAPARAN: Direktur Peran Serta Masyarakat KPK Aris Dedy Arham saat melakukan pembinaan kepada kepala desa di Karanganyar, Rabu (10/5/2023). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
PAPARAN: Direktur Peran Serta Masyarakat KPK Aris Dedy Arham saat melakukan pembinaan kepada kepala desa di Karanganyar, Rabu (10/5/2023). (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
RADARKARANGANYAR.COM – Pemerintah Kabupaten Karanganyar mencatat 55 kepala desa (kades) belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, mereka didesak segera memenuhi kewajibannya melapor sebagai upaya pencegahan dan memberikan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat.

”Untuk yang sudah tertib melaporkan saya mengucapkan terimakasih. Dan untuk yang belum, khususnya 55 kepala desa, tolong untuk segera melaporkan kekayaannya,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Timotius Suryadi usai pengarahan dan sosialisasi antikorupsi serta kepatuhan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Rabu (10/5/2023).

Selain melakukan pembinaan terhadap kepala desa, Pemkab Karanganyar juga menjadikan Desa Ngunut di Kecamatan Jumantono sebagai pilot project desa antikorupsi.

”Kami juga rencanakan pembentukan desa antikorupsi di lima desa lainnya. Tentunya nanti pemerintah kabupaten akan melakukan pendampingan,” terang sekda.

Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar Zulfikar Hadits yang turut hadir dalam bimbingan teknis (bimtek) tersebut mengungkapkan, pembentukan desa antikorupsi merupakan wujud dari pemerintah desa yang transparansi dan bebas korupsi.

”Dalam penyelenggaraan pemerintah perlu dibuat sistem, sehingga pemerintahan dan pembangunan di desa dapat terkendali. Dalam pembentukan tersebut, ada 18 indikator pengendali. Pelan-pelan nanti akan kami jalankan untuk pemerintahan yang bersih dari korupsi berorientasi pada layanan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Peran Serta Masyarakat KPK Aris Dedy Arham berharap program desa antikorupsi di Desa Ngunut dapat menularkan virus antikorupsi ke wilayah lainnya.

”Pengelolaan keuangan harus dijalankan dengan transparan dan semua para pejabat pemerintahan juga harus melaporkan harta dan kekayaan dalam LHKPN. Karena manfaat LHKPN adalah sebagai alat kontrol kita. Jangan sampai ada barang yang asalnya kita tidak tahu,” paparnya. (rud/adi/dam)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Gibran Mundur, Harta Kekayaannya Naik Rp2,3 Miliar Selama 2 Tahun Jabat Wakil Presiden: Cek Rincian LHKPN

Gibran Mundur, Harta Kekayaannya Naik Rp2,3 Miliar Selama 2 Tahun Jabat Wakil Presiden: Cek Rincian LHKPN

Mundur dari kursi RI-2, harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka naik Rp2,3 miliar dibanding era Wali Kota Solo. Ini rincian LHKPN terbarunya

Intip Kekayaan Bupati Klaten Hamenang: Bebas Utang, Berharta Rp5,9 M, Garasi Diisi Mazda RX 8

Intip Kekayaan Bupati Klaten Hamenang: Bebas Utang, Berharta Rp5,9 M, Garasi Diisi Mazda RX 8

Berdasarkan dokumen LHKPN resmi dengan nomor tanda terima NHK 473153 dan status verifikasi administratif lengkap tersebut, Hamenang tercatat tidak memiliki tanggungan utang sama sekali.

Harta Anggota DPR Desil 4 Eva Stevany Rataba Menciut dari Rp14,6 M ke Rp3,5 M di LHKPN KPK, Apa Penyebabnya?

Harta Anggota DPR Desil 4 Eva Stevany Rataba Menciut dari Rp14,6 M ke Rp3,5 M di LHKPN KPK, Apa Penyebabnya?

Rincian harta kekayaan Eva Stevany Rataba di LHKPN KPK. Mengapa total hartanya yang sempat Rp14,6 Miliar mendadak susut jadi Rp3,5 Miliar?

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer