Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Untuk yang sudah tertib melaporkan saya mengucapkan terimakasih. Dan untuk yang belum, khususnya 55 kepala desa, tolong untuk segera melaporkan kekayaannya,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Timotius Suryadi usai pengarahan dan sosialisasi antikorupsi serta kepatuhan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Rabu (10/5/2023).
Selain melakukan pembinaan terhadap kepala desa, Pemkab Karanganyar juga menjadikan Desa Ngunut di Kecamatan Jumantono sebagai pilot project desa antikorupsi.
”Kami juga rencanakan pembentukan desa antikorupsi di lima desa lainnya. Tentunya nanti pemerintah kabupaten akan melakukan pendampingan,” terang sekda.
Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar Zulfikar Hadits yang turut hadir dalam bimbingan teknis (bimtek) tersebut mengungkapkan, pembentukan desa antikorupsi merupakan wujud dari pemerintah desa yang transparansi dan bebas korupsi.
”Dalam penyelenggaraan pemerintah perlu dibuat sistem, sehingga pemerintahan dan pembangunan di desa dapat terkendali. Dalam pembentukan tersebut, ada 18 indikator pengendali. Pelan-pelan nanti akan kami jalankan untuk pemerintahan yang bersih dari korupsi berorientasi pada layanan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Peran Serta Masyarakat KPK Aris Dedy Arham berharap program desa antikorupsi di Desa Ngunut dapat menularkan virus antikorupsi ke wilayah lainnya.
”Pengelolaan keuangan harus dijalankan dengan transparan dan semua para pejabat pemerintahan juga harus melaporkan harta dan kekayaan dalam LHKPN. Karena manfaat LHKPN adalah sebagai alat kontrol kita. Jangan sampai ada barang yang asalnya kita tidak tahu,” paparnya. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




