Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa Dispermades Karanganyar Anung Darmawan mengungkapkan, sanksi perangkat desa yang tersandung masalah hukum sudah ada regulasinya. Pihaknya terlebih dahulu mengkaji terkait hak-hak apa saja yang bisa dicabut jika terbukti bersalah.
”Jika ada perangkat desa yang terkena kasus hukum, maka bisa dibehentikan sementara. Penghasilan tetap (siltap)-nya hanya 50 persen, untuk tunjuangan tidak diberikan semuanya,” terang Anung, Kamis (1/6/2023).
Disinggung apakah perangkat desa tersebut bisa dipecat, Anung mengaku menunggu putusan di pengadilan negeri dan berkekuatan hukum tetap.
”Tapi di dalam peraturan perangkat desa, perangkat desa tersebut bisa diberhentikan ketika tidak masuk selama 60 hari berturut-turut tanpa keterangan yang jelas,” paparnya.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Solo, perangkat desa yang diamankan Polres Karanganyar ini baru saja dilantik akhir tahun lalu. Dia kini menjalani masa tahanan usai ditangkap atas kepemilikan sabu-sabu seberat 5 gram. Penangkapannya di wilayah Kecamatan Mojogedang. (rud/adi/dam)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




