Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Karanganyar Soroti Rencana Perekrutan Perangkat Desa

R
Penulis: Rudi Hartono❯
PEMBINAAN: Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memberi pengarahan perangkat desa beberapa waktu lalu. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)
PEMBINAAN: Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memberi pengarahan perangkat desa beberapa waktu lalu. (RUDI HARTONO/RADAR SOLO)

RADARKARANGANYAR.COM – Rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan perekrutan 92 perangkat desa yang kosong mendapat sorotan dari kalangan DPRD Karanganyar. Rencana tersebut terkesan dipaksakan, mengingat harus selesai Agustus nanti.


Advertisement

Wakil Ketua DPRD Karanganyar Darwanto berharap pemerintah lebih dahulu menyelesaikan polemik terkait dengan peraturan bupati (Perbup) tentang perangkat desa.

”Kami mengharapkan sebelum dilakukan perekrutan itu, harusnya peraturan bupati yang controversial kemarin bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan daerah (perda). Bukan malah untuk pengisiannya,” terang politisi PKS ini.

Darwanto menegaskan, landasan hukum dalam proses perekrutan masih menjadi persoalan dan masih multi tafsir. Namun kenapa proses perekrutan harus dipaksakan.

Advertisement

”Ya harusnya landasan hukum itu diperbaiki terlebih dahulu, sebagai landasan hukum untuk proses pelaksanaan. Dan mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Jangan sampai proses perekrutan tersebut nanti justru malah menambah persoalan lagi,” tegasnya.

Senada diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Karanganyar Joko Pramono. Politisi PDIP tersebut mengungkapkan, sesuai dengan rapat kerja yang dilakukan bersama dengan dinas terkait, DPRD mengharapkan pemerintah kabupaten untuk mencabut baik perda maupun perbup terkait dengan perangkat desa.

”Dalam rapat kemarin, Perbup nomor 81 tahun 2022 tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa untuk bisa disesuaikan dengan Perda 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2015,” terangnya. (rud/adi/dam)

Advertisement

Artikel Terkait

Bimbingan Belajar Perangkat Desa: Camat Sambungmacan Pastikan Tak Ambil Pungutan

Bimbingan Belajar Perangkat Desa: Camat Sambungmacan Pastikan Tak Ambil Pungutan

Camat Sambungmacan Edy Purwanto dengan tegas membantah adanya unsur penarikan, pemintaan, maupun pengkoordinasian dana sebesar Rp 400 ribu ke perangkat desa.

DPRD Sragen Endus Dugaan Pungli dalam Program Sinau Bareng Perangkat Desa di Sambungmacan

DPRD Sragen Endus Dugaan Pungli dalam Program Sinau Bareng Perangkat Desa di Sambungmacan

Praktik bimbingan belajar bertajuk “Sinau Bareng” perangkat desa di Sambungmacan, Sragen jangan sampai salah prosedur.

Bimbel Aparatur Desa di Sambungmacan Sragen Disoal, Ini Jawaban Camat

Bimbel Aparatur Desa di Sambungmacan Sragen Disoal, Ini Jawaban Camat

Kegiatan bimbingan belajar (bimbel) bagi perangkat desa dan sekretaris desa di Sambungmacan, Sragen dikritik karena anggaran tidak transparan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer