
RADARKARANGANYAR.COM – Rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan perekrutan 92 perangkat desa yang kosong mendapat sorotan dari kalangan DPRD Karanganyar. Rencana tersebut terkesan dipaksakan, mengingat harus selesai Agustus nanti.
Wakil Ketua DPRD Karanganyar Darwanto berharap pemerintah lebih dahulu menyelesaikan polemik terkait dengan peraturan bupati (Perbup) tentang perangkat desa.
”Kami mengharapkan sebelum dilakukan perekrutan itu, harusnya peraturan bupati yang controversial kemarin bisa diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan daerah (perda). Bukan malah untuk pengisiannya,” terang politisi PKS ini.
Darwanto menegaskan, landasan hukum dalam proses perekrutan masih menjadi persoalan dan masih multi tafsir. Namun kenapa proses perekrutan harus dipaksakan.
”Ya harusnya landasan hukum itu diperbaiki terlebih dahulu, sebagai landasan hukum untuk proses pelaksanaan. Dan mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Jangan sampai proses perekrutan tersebut nanti justru malah menambah persoalan lagi,” tegasnya.
Senada diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Karanganyar Joko Pramono. Politisi PDIP tersebut mengungkapkan, sesuai dengan rapat kerja yang dilakukan bersama dengan dinas terkait, DPRD mengharapkan pemerintah kabupaten untuk mencabut baik perda maupun perbup terkait dengan perangkat desa.
”Dalam rapat kemarin, Perbup nomor 81 tahun 2022 tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa untuk bisa disesuaikan dengan Perda 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2015,” terangnya. (rud/adi/dam)



