Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Turun Gunung, KPK Warning soal Gratifikasi

Rudi Hartono RS
Penulis: Rudi Hartono RS❯
DITATAR: Anggota DPRD dan pejabat Pemkab Karanganyar mengikuti pembinaan dari KPK di gedung DPRD Karanganyar, Jumat (21/7/2023) siang.
DITATAR: Anggota DPRD dan pejabat Pemkab Karanganyar mengikuti pembinaan dari KPK di gedung DPRD Karanganyar, Jumat (21/7/2023) siang.

RADARKARANGANYAR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pejabat maupun kalangan legislatif DPRD untuk tidak mudah menerima imbalan maupun barang. Sebab, hal itu termasuk gratifikasi.


Advertisement

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI, Muhammad Indra Furqon menjelaskan, DPRD dan dinas di pemerintahan rentan terhadap gratifikasi. Untuk itu, KPK berharap masing-masing anggota DPRD dan kepala dinas berhati-hati dengan bentuk gratifikasi baik pemberian uang maupun barang. Hal itu jelas akan masuk dalam tindak pidana.

”Pegawai negeri dan wakil rakyat menjadi garis depan dalam pelayanan masyarakat. Mereka yang mendapatkan gaji dari pemerintah tentunya tidak boleh menerima apapun dari masyarakat, apalagi hadiah yang memiliki embel-embel kepentingan tertentu. Masyarakat juga diharapkan berani melapor, karena itu bagian dari pengawasan terhadap DPRD maupun pegawai pemerintah,” kata Indra saat pembinaan di gedung DPRD Karanganyar, Jumat (21/7/2023).

Dalam pembinaan tersebut, baik DPRD maupun beberapa kepala dinas di masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD), diharapkan tidak sembarangan menerima suatu imbalan.

Advertisement

”Pada prinsipnya dari KPK tadi kami minta untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan bahaya gratifikasi maupun korupsi, baik kepada teman-teman di DPRD maupun pejabat pemerintahan di Karanganyar ini,” terang Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo.

Bagus menambahkan, dengan digelarnya sosialisasi tersebut, output yang ingin dicapai DPRD yakni agar DPRD dan semua dinas di Kabupaten Karanganyar bisa mencanangkan zona integritas zona bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

”Ini komitmen bersama untuk berantas korupsi,” tegasnya. (rud/adi)

Advertisement

Artikel Terkait

2 Peran Ganda Bupati Klaten Hamenang, Bikin Status Hukumnya Makin Memberatkan di KPK

2 Peran Ganda Bupati Klaten Hamenang, Bikin Status Hukumnya Makin Memberatkan di KPK

Terkena OTT KPK, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dijerat pasal berlapis soal suap, galian C, hingga pengondisian BPK

KPK Ingatkan Kepala Daerah Jateng Soal Gratifikasi

KPK Ingatkan Kepala Daerah Jateng Soal Gratifikasi

KPK dan Pemprov Jateng mengingatkan kepala daerah memperkuat integritas, memahami gratifikasi, dan mencegah konflik kepentingan dalam pemerintahan.

Tanamkan Antikorupsi lewat Komik, KPK Gandeng ISI Solo

Tanamkan Antikorupsi lewat Komik, KPK Gandeng ISI Solo

Wakil Rektor Bidang Akademik ISI Solo Muhammad Arif Jati Purnomo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan hukum. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer