
RADARKARANGANYAR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pejabat maupun kalangan legislatif DPRD untuk tidak mudah menerima imbalan maupun barang. Sebab, hal itu termasuk gratifikasi.
Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI, Muhammad Indra Furqon menjelaskan, DPRD dan dinas di pemerintahan rentan terhadap gratifikasi. Untuk itu, KPK berharap masing-masing anggota DPRD dan kepala dinas berhati-hati dengan bentuk gratifikasi baik pemberian uang maupun barang. Hal itu jelas akan masuk dalam tindak pidana.
”Pegawai negeri dan wakil rakyat menjadi garis depan dalam pelayanan masyarakat. Mereka yang mendapatkan gaji dari pemerintah tentunya tidak boleh menerima apapun dari masyarakat, apalagi hadiah yang memiliki embel-embel kepentingan tertentu. Masyarakat juga diharapkan berani melapor, karena itu bagian dari pengawasan terhadap DPRD maupun pegawai pemerintah,” kata Indra saat pembinaan di gedung DPRD Karanganyar, Jumat (21/7/2023).
Dalam pembinaan tersebut, baik DPRD maupun beberapa kepala dinas di masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD), diharapkan tidak sembarangan menerima suatu imbalan.
”Pada prinsipnya dari KPK tadi kami minta untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan bahaya gratifikasi maupun korupsi, baik kepada teman-teman di DPRD maupun pejabat pemerintahan di Karanganyar ini,” terang Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo.
Bagus menambahkan, dengan digelarnya sosialisasi tersebut, output yang ingin dicapai DPRD yakni agar DPRD dan semua dinas di Kabupaten Karanganyar bisa mencanangkan zona integritas zona bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
”Ini komitmen bersama untuk berantas korupsi,” tegasnya. (rud/adi)




