Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Perda Rekrutmen Perangkat Desa Dirombak

Rudi Hartono RS
Penulis: Rudi Hartono RS❯
BERI AMANAH: Bupati Juliyatmono saat pengarahan perangkat desa, beberapa waktu lalu.
BERI AMANAH: Bupati Juliyatmono saat pengarahan perangkat desa, beberapa waktu lalu.

RADARKARANGANYAR.COM – DPRD Karanganyar kembali menyoroti rekrutmen perangkat desa. Pasalnya ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.


Advertisement

Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bobby Aditya Putra dalam pandangan fraksi terhadap Raperda APBD 2024 mengharapkan, raperda APBD 2024 disahkan, peraturan rekrutmen perangkat desa bisa diubah.

”Kami mengharap agar perda yang sebelumnya telah dilaksanakan bisa diubah. Sehingga rekrutmen perangkat desa bisa maksimal dan berjalan dengan baik,” terang Bobby, kemarin (19/10).

Tokoh akademisi dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Jogjakarta, Sutoro Eko saat pembinaan kepala desa se Kabupaten Karanganyar beberapa waktu mengharapkan agar pemerintah kabupaten bisa memberikan nilai bobot. Rekrutmen perangkat desa jangan sepenuhnya diserahkan ke pihak ketiga.

Advertisement

”Harusnya kepala desa itu diberikan kewenangannya untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Karena hal itu sudah menjadi hak dari kepala desa, setelah itu nanti baru dikonsultasikan ke camat dan kabupaten,” terangnya.

Sutoro mengungkapkan, untuk menekan konflik dalam seleksi perangkat desa, kepala desa diberikan kewenangan untuk memberikan nilai. Paling tidak diberikan kekuasaan untuk tes wawancara.

”Kalau saya setuju kepala desa itu diberikan haknya untuk memberikan nilai sendiri. Kemudian untuk nilai tingkat pendidikan sendiri, nilai pengabdian juga sendiri dan plus nanti nilai dari tes ujian praktik maupun tertulis. Semua dijumlah dari masing-masing bobot itu, meskipun juga melibatkan pihak ketiga dalam ujian tertulis atau komputernya,” paparnya.

Advertisement

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengungkapkan, untuk perubahan perda tersebut nantinya akan segera diusulkan ke Propemperda 2024 mendatang.

”Terkait dengan usulan perubahan perda tersebut, nanti akan segera kami tindak lanjuti dan akan kami usulkan di dalam Propemperda tahun 2024,” terang bupati. (rud/adi)

Advertisement

Artikel Terkait

Bimbingan Belajar Perangkat Desa: Camat Sambungmacan Pastikan Tak Ambil Pungutan

Bimbingan Belajar Perangkat Desa: Camat Sambungmacan Pastikan Tak Ambil Pungutan

Camat Sambungmacan Edy Purwanto dengan tegas membantah adanya unsur penarikan, pemintaan, maupun pengkoordinasian dana sebesar Rp 400 ribu ke perangkat desa.

DPRD Sragen Endus Dugaan Pungli dalam Program Sinau Bareng Perangkat Desa di Sambungmacan

DPRD Sragen Endus Dugaan Pungli dalam Program Sinau Bareng Perangkat Desa di Sambungmacan

Praktik bimbingan belajar bertajuk “Sinau Bareng” perangkat desa di Sambungmacan, Sragen jangan sampai salah prosedur.

Bimbel Aparatur Desa di Sambungmacan Sragen Disoal, Ini Jawaban Camat

Bimbel Aparatur Desa di Sambungmacan Sragen Disoal, Ini Jawaban Camat

Kegiatan bimbingan belajar (bimbel) bagi perangkat desa dan sekretaris desa di Sambungmacan, Sragen dikritik karena anggaran tidak transparan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer