Pembahasan UMK Karanganyar Deadlock, Serahkan Keputusan ke Pemprov


RADARKARANGANYAR.COM - Pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) Karanganyar 2024, kemarin (23/11), tidak menemui titik temu alias deadlock.
Pihak asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) maupun serikat pekerja sama-sama punya usulan tesendiri.
Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karanganyar Martadi menjelaskan, pihaknya memilih untuk mengusulkan besaran UMK ke pemerintah provinsi. Lantaran dalam pembahasan, tidak ada kesepakatan.
”Ya itu kan sudah jadi permasalahan lama dan mesti tiap tahun terjadi. Nanti nunggu saja dari pemerintah provinsi. Karena serikat pekerja dan apindo tidak ada kesepakatan, maka akan kami serahkan ke provinsi, secepatnya mungkin besok akan kami kirimkan hasil dari rapat di dewan pengupahan kemarin,” ungkap Martadi.
Sekretaris Komisi B DPRD Karanganyar Bobby Aditya Putra mengungkapkan, tidak adanya titik temu dalam rapat dewan pengupahan merupakan permasalahan klasik setiap tahunnya.
Apindo menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023, kemudian serikat buruh menghitungnya dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL).
”Ya jelas tidak akan ada temunya. Oleh karena itu kami dari DPRD mengharapkan pemerintah bisa mengabulkan usulan serikat pekerja, yakni penghitungan menggunakan metode KHL,” terang Boby.
Bobby menambahkan, jika dihitung dengan standar KHL, berarti kenaikannya dalam persentase besaran inflasi 2,49 persen ditambah pertumbuhan ekonomi 5,87 ersen. Total UMK bisa naik sekira 8,36 persen.
”Kalau kita hitung dalam dalam rupiah UMK di Kabupaten karanganyar sebesar Rp 2.207.000, itu nanti bisa menjadi Rp 2.392.000, atau naik Rp 185.000. Angka tersebut sangat realistis. Terlebih kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri yang telah disepakati juga di angka 8 persen,” tegasnya. (rud/adi)



