Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembahasan UMK Karanganyar Deadlock, Serahkan Keputusan ke Pemprov

Rudi Hartono RS
Penulis: Rudi Hartono RS❯
ALOT: Pembahasan UMK Kabupaten Karanganyar 2024, kemarin.
ALOT: Pembahasan UMK Kabupaten Karanganyar 2024, kemarin.

RADARKARANGANYAR.COM - Pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) Karanganyar 2024, kemarin (23/11), tidak menemui titik temu alias deadlock.


Advertisement

Pihak asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) maupun serikat pekerja sama-sama punya usulan tesendiri.

Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karanganyar Martadi menjelaskan, pihaknya memilih untuk mengusulkan besaran UMK ke pemerintah provinsi. Lantaran dalam pembahasan, tidak ada kesepakatan.

”Ya itu kan sudah jadi permasalahan lama dan mesti tiap tahun terjadi. Nanti nunggu saja dari pemerintah provinsi. Karena serikat pekerja dan apindo tidak ada kesepakatan, maka akan kami serahkan ke provinsi, secepatnya mungkin besok akan kami kirimkan hasil dari rapat di dewan pengupahan kemarin,” ungkap Martadi.

Advertisement

Sekretaris Komisi B DPRD Karanganyar Bobby Aditya Putra mengungkapkan, tidak adanya titik temu dalam rapat dewan pengupahan merupakan permasalahan klasik setiap tahunnya.

Apindo menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023, kemudian serikat buruh menghitungnya dengan standar kebutuhan hidup layak (KHL).

”Ya jelas tidak akan ada temunya. Oleh karena itu kami dari DPRD mengharapkan pemerintah bisa mengabulkan usulan serikat pekerja, yakni penghitungan menggunakan metode KHL,” terang Boby.

Advertisement

Bobby menambahkan, jika dihitung dengan standar KHL, berarti kenaikannya dalam persentase besaran inflasi 2,49 persen ditambah pertumbuhan ekonomi 5,87 ersen. Total UMK bisa naik sekira 8,36 persen.

”Kalau kita hitung dalam dalam rupiah UMK di Kabupaten karanganyar sebesar Rp 2.207.000, itu nanti bisa menjadi Rp 2.392.000, atau naik Rp 185.000. Angka tersebut sangat  realistis. Terlebih kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri yang telah disepakati juga di angka 8 persen,” tegasnya. (rud/adi)

Advertisement

Artikel Terkait

Penyelesaian Hak 127 Karyawan Pabrik di Karanganyar, Perusahaan Bayar Gaji dan Pesangon dalam 30 Hari ke Depan

Penyelesaian Hak 127 Karyawan Pabrik di Karanganyar, Perusahaan Bayar Gaji dan Pesangon dalam 30 Hari ke Depan

PT Tsunami Santosa di Kecamatan Jaten, Karanganyar berjanji melunasi tunggakan 127 gaji karyawan.

Gaji, Pesangon hingga THR 127 Karyawan di Karanganyar Tak Dibayar

Gaji, Pesangon hingga THR 127 Karyawan di Karanganyar Tak Dibayar

Sebanyak 127 karyawan PT Tsunami Santosa di Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Karanganyar menuntut haknya dibayar usai perusahaannya tutup.

Munas VIII FSP PPMI SPSI Digelar di Solo, Bahas Masa Depan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Buruh

Munas VIII FSP PPMI SPSI Digelar di Solo, Bahas Masa Depan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Buruh

Kota Solo resmi menjadi tuan rumah Munas VIII FSP PPMI SPSI. Forum ini dihadiri Menaker Yassierli untuk merumuskan rekomendasi strategis, pemagangan nasional, hingga aturan upah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer