
RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan melakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2013 yakni tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2032.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar Metty Feriska mengatakan, sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada, RTRW Kabupaten Karanganyar bisa dilakukan peninjauan ulang setiap lima tahun sekali.
Untuk itu, digelar focus group discussion (FGD) bersama sejumlah stakeholder dan narasumber baik dari bidang hukum maupun dari dinas terkait.
”Nah FGD itu tadi adalah salah satu rangkaian kami di Pemkab Karanganyar untuk peninjauan kembali terhadap perda tata ruang. Kami kumpulkan semua data melalui kegiatan tersebut, bagaimana apakah perda tersebut memang sudah sesuai dalam pelaksanaannya,” terang Metty.
Metty menambahkan, output dari adanya FGD tersebut tidak lain adalah untuk mengetahui apa saja kelemahan dari pelaksanaan perda. Apakah perda tersebut bertentangan dengan aspek peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
”Kami dari bagian hukum itu lebih pada aspek untuk regulasinya. Secara keseluruhan, secara umum itu nanti akan dilakukan proses peninjauan ulang terhadap sejumlah lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah di Karanganyar, apakah sudah sesuai atau tidak,” terang Metty.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar Sri Danarto mengatakan, ruang lingkup penataan ruang tahun 2024 sesuai dengan DPUPR Karanganyar di antaranya melalui aspek pengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang, perencanaan pematangan, aspek pemanfaatan dan aspek pengendalian tata ruang.
”Rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan Kesesuaian Antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang (RTR),” terang Sri Danarto. (rud/adi)




